Menristek Era Gus Dur: Konflik NU-PKB Sudah Enggak Jelas
- ANTARA/Rio Feisal
Jakarta, VIVA - Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad A. S. Hikam mengatakan bahwa bekas partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memiliki hubungan yang terpisah dan tidak bisa disatukan.
"Yang satu, PBNU, adalah kekuatan dari ormas Islam, dan kebetulan yang terbesar di Indonesia dan dunia. Ormas Islam itu adalah bagian dari masyarakat sipil Indonesia. Sementara PKB adalah organisasi politik atau orpol yang merupakan bagian dari masyarakat politik Indonesia," kata Hikam di kawasan Cilandak, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.
Hikam menjelaskan bahwa hubungan antara PKB-PBNU sudah jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kedua lembaga tersebut.
Muhaimin Iskandar dalam Acara Harlah ke-26 PKB
- VIVA/M Ali Wafa
Walaupun demikian, ia menjelaskan bahwa terdapat hubungan historis di antara kedua lembaga sebab PKB didirikan oleh tim yang dibuat oleh PBNU. "Oleh karena itu, hubungan historis ini ya tetap melekat, tidak bisa dihindari walaupun berbeda, tetapi tak bisa dipisahkan," ujarnya.
Berikutnya, ia mengatakan bahwa terdapat aspek aspirasional di antara kedua lembaga tersebut.
"Umumnya warga NU itu menganggap bahwa aspirasi mereka itu yang paling tepat atau yang paling cocok disalurkan kepada partai yang didirikan NU, yaitu PKB. Itu aspirasional," ujar menteri negara riset dan teknologi pada pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Terakhir, ia mengatakan bahwa ada aspek kultural di antara hubungan PKB-PBNU. Ia menjelaskan bahwa kultural berarti kultur politik NU juga harus atau akan menjadi bagian dasar dari kultur politik yang ada di PKB.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
- TVNU
"Kalau ada aspirasi yang harus diberikan kepada PKB, ya, diberikan. Kalau ada konflik kepentingan, ya diselesaikan sesuai dengan kelembagaannya, sehingga tidak kemudian saling gontok-gontokan seperti yang kita lihat sekarang ini kan sudah enggak jelas," katanya. (ant)
Biden Peringatkan Netanyahu untuk Tidak Perluas Konflik dengan Lebanon
Pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Presiden Joe Biden telah memperingatkan Israel untuk tidak memulai konflik militer yang lebih luas melawan Lebanon.
