Isu Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina, Golkar: Kewenangan Ada di Ketua Umum Terpilih
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Ketua Steering Committee Munas Partai Golkar, Adies Kadir merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ia menyebut Ketua Umum terpilih akan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar nantinya.
"Iya-iya wewenang ketum terpilih," ujar Adies di JCC Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2024.
Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar 2024, Bambang Soesatyo dan Ketua Panitia Steering Committee Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar 2024, Adies Kadir
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Adies juga menjelaskan bahwa Ketua Umum terpilih nantinya memiliki wewenang untuk menentukan struktur Partai Golkar yang baru.
"Jadi ketua umum tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi Dewan Pembina, siapa yang menjadi Dewan Kehormatan, siapa yang menjadi Dewan Etik, mungkin juga ketua harian dan sekretaris," jelasnya.
Sebelumnya, Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin mengaku mendengar ada permintaan para kader di daerah agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Ngabalin menyebut permintaan itu bersamaan dengan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024-2029.
"Di forum ini juga sekarang, aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di Forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029," kata Ngabalin dikutip pada Rabu, 21 Agustus 2024.
Di sisi lain, Ngabalin belum bisa memastikan hal tersebut. Namun, Golkar yang juga sebagai partai terbuka tetap menerima segala bentuk aspirasi, termasuk permintaan Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.
"Karena Golkar itu adalah partai terbuka, partai modern, maka aspirasi apapun yang berkembang dimusyawarahkan," tutur dia.
Pecat 27 Kadernya, Sekjen Hasto Bilang Jokowi dan Keluarganya Bukan Lagi Kader PDIP
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan keluarganya, bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang kepala banteng tersebut.
