Dua Menteri dari PDIP Dicopot, Deddy Sitorus: Jokowi Amankan Politik Dinastinya
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Dicopotnya Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif disinyalir merupakan agenda politik Jokowi ketimbang demi kepentingan rakyat.
Pernyataan itu dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, dalam keterangannya ia mengkritik langkah Presiden Jokowi yang melakukan reshuffle menteri di akhir jabatannya yang tinggal dua bulan.
"Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” kata Deddy dalam keterangan yang dikutip dari VIVA.co.id, Senin 19 Agustus 2024.
Diketahui Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang digantikan itu merupakan dua menteri yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Presiden Jokowi melantik Menteri ESDM, Menkumham dan Wamenkominfo
- VIVA/Farhan
Pencopotan Arifin Tasrif
Menurut Deddy, pergantian Menteri ESDM dinilai Ketua DPP PDIP adalah murni kepentingan untuk menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi.
Hal itu, sambung Deddy, penting dilakukan untuk pendanaan politik ke depan serta menguasai ormas dan oligarki untuk memastikan sumber ekonomi ke depan.
“Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum,” jelas Deddy
Pencopotan Yasonna Laoly
Sedangkan pencopotan Menkumham Yasonna Laoly dinilai Deddy merupakan murni agenda politik Jokowi untuk UU MD3 guna mencapai tiga tujuan.
Tujuan pertama, yaitu agar Partai Golkar yang sudah dikendalikan Jokowi dapat menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi, Kabupaten/kota.
“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” ujar Deddy..
Kemudian tujuan kedua adalah agar mudah membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar yang kemudian gejolak internal Partai Golkar bisa teredam.
Ketiga yakni untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar mereka takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya.
“Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut Pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” bebernya.
Oleh karena itu, PDIP menyimpulkan reshuffle ini adalah triangle political game dalam, menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik.
"Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong," tegas Deddy.
Sedangkan PDIP menurut Deddy tidak ada rencana untuk menarik kader dari kabinet karena itu adalah amanah dan komitmen yang dipegang PDIP.
"Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir. Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika Presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet," tutup Deddy.
