DPR Sebut Kemungkinan Jadwal Pilkada Serentak Tak Berubah usai Putusan MK
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meragukan jadwal Pilkada Serentak 2024 bakal berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas partai politik untuk memberi dukungan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada 2024.
Dia menyebut akan ada perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akibat putusan MK itu. Namun, jika jadwal terganggu dan berubah, akan dikhawatirkan tahapan pilkada menjadi terganggu.
"Saya kira kalau nanti berkonsekuensi dengan perubahan tahapan atau jadwal, ya, saya enggak yakin, ya. Karena jadwal itu sudah ajeg (tetap), ya. Itu kan akan berentetan. Kalau itu satu bermasalah atau kita tunda akan ada dampak efek domino terhadap tahapan-tahapan berikutnya," ujar Doli kepada wartawan di Gedung JCC, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / MKRI
- vivanews/Andry Daud
Kendati begitu, Doli menyebut DPR masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal putusan MK itu. Golkar, kata dia, juga akan membahas lebih lanjut dan mengeluarkan keputusan pada Senin pekan depan.
"Ya, nanti kita lihat hari Senin, tapi kalau menurut saya agak sulit bagi kami mengubah jadwal, ya. Tahapan ini kan sudah berjalan dan diketahui banyak orang," pungkasnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai politik yang akan mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada 2024 cukup memperoleh suara sebesar 7,5 persen di DPRD pada Pemilu 2024.
Putusan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora tersebut dibacakan majelis hakim MK di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa 20 Agustus 2024.
Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) yang termaktub pada UU Pilkada inkonstitusional.
Sebelumnya, Isi Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada yakni, “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”
Kemudian MK dalam putusannya mengubah isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menjadi berbunyi:
Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut.
b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.
Kemudian huruf c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.
“d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan.
Sementara itu, untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:
a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut
b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut
c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut
d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.
