Gerindra Bilang PKS Sia-siakan 20 Tahun Pimpin Depok: Tidak Ada Perubahan Signifikan

Depok, VIVA – Sekretaris DPC Gerindra Depok, Hamzah mengatakan sudah saatnya menumbangkan rezim PKS di Depok. Selama 20 tahun memimpin, kekuasaan PKS di Depok tidak ada perubahan signifikan. Hal mendasar adalah persoalan sampah yang sudah darurat namun tidak juga ada jalan keluar.

Hamzah mengatakan, tiap wilayah memiliki persoalan sampah. Namun di wilayah lain pemerintah daerahnya bergerak mengatasi persoalan tersebut. Kondisi ini berbeda dengan Kota Depok yang seolah membiarkan persoalan sampah menjadi momok.



Ilustrasi kota Depok.

Photo :

• VIVA/Zahrul Darmawan

“Semua kota/kabupaten dan provinsi itu juga punya persoalan sampah, betul. Tapi mereka pikirkan dan ditanggulangi,” katanya, Selasa 20 Agustus 2024.

Lain halnya dengan yang terjadi di Kota Depok Dimana pemerintah tidak memiliki solusi mengatasi sampah. Bahkan sepekan kemarin banyak sampah yang tidak diangkut ke TPA Cipayung karena kondisi overload dan ditutup sementara.

“Yang sekarang di Kota Depok ngga punya Solusi, bagaimana menanggulangi, cuma wacana membela diri. 20 tahun kita berikan kekuasaan oleh sebelah (PKS), tapi hampir 60 persen dalam RPJPD dan RPJMD selama 20 tahun itu ngga nyambung di RPJPD. Makanya tata kelola di pemerintahan Depok ini berantakan,” ungkapnya.

Anggota DPRD Depok itu mengaku geram karena selama memimpin di Depok sejak tahun 20026 hingga 2024, tidak mengacu pada RPJMD. Baik mengenai pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan sampah.

“Karena RPJPD tahun 2006 sampai 2024 tidak dipakai dengan RPJMD. Maka termasuk dengan jalan, bagaimana pengelolaan sampah yang akhirnya saat ini terkendala tidak bisa diapa-apain, cuma wacana solusinya ngga ada,” tegasnya.

Dikatakan dia sebagai anggota DPRD Depok sudah sering menanyakan mengapa tidak ada penganggaran mengenai sampah. Hamzah mengatakan kepemimpinan PKS selama 20 tahun hanya wacana saja dan tidak ada solusi.

“Kita di dewan teriak-teriak, pak di dalam pembahasan anggaran ini dianggarin, ini dianggarin. Kita dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) track bagaimana menanggulangi sampah, bagaimana menanggulangi kemacetan. Ini tidak punya program tidak punya arah jelas tidak punya solusi, cuma wacana,” katanya.

Saat ini persoalan sampah di Depok sudah dalam kondisi darurat. Di TPA Cipayung ketinggian sampah sudah lebih dari 10 meter. Ditegaskan, selama 20 tahun PKS hanya menyia-nyiakan kesempatan dalam membangun Depok.

“PKS sia-siakan 20 tahun saya akan bongkar datanya, saya ketua pansus RPDP 2025. Saya bongkar pakai data by name,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya

“Karena RPJPD tahun 2006 sampai 2024 tidak dipakai dengan RPJMD. Maka termasuk dengan jalan, bagaimana pengelolaan sampah yang akhirnya saat ini terkendala tidak bisa diapa-apain, cuma wacana solusinya ngga ada,” tegasnya.