Partai NasDem: Demokrasi Harusnya Linier dengan Kesejahteraan Rakyat
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua DPP Partai NasDem, Atang Irawan mengatakan partai politik kesulitan untuk menemukan benang merah tidak efektifnya kebijakan publik di daerah-daerah. Padahal, kata dia, demokrasi itu harusnya linier dengan kesejahteraan rakyat.
Maka dari itu, Atang mengatakan DPP Partai NasDem menggelar simposium sebagai rangkaian Prakongres III NasDem, yang bertajuk ‘Menemukenali akar masalah rendahnya komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan’.
"Parpol kesulitan bagaimana menemukan benang merah tidak efektifnya kebijakan publik di daerah. Ketika pimpinan daerah misalkan tidak menjalankan fungsi-fungsi dengan baik, beda dengan parlemen. Anggota DPR bisa di-PAW, kepala daerah ndak bisa di-PAW," kata Atang melalui keterangannya pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Ketua DPP Partai Nasdem, Atang Irawan
- Istimewa
Untuk itu, Atang menyebut para pakar ilmu pemerintahan diajak Partai NasDem membedah guna menemukan akar permasalahan akselerasi pimpinan daerah dalam menjalankan fungsi representatif.
"Demokrasi itu harusnya linier dengan kesejahteraan masyarakat, dan leadership ini penting dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat," jelas dia.
Sementara mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ryaas Rasyid melihat demokrasi tidak boleh memerosotkan kecerdasan, sebab itu membunuh demokrasi sendiri. Menurut dia, partai politik perlu membahas serius secara internal.Â
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri ini mengatakan kepala daerah hanyalah bagian dari hal besar yaitu sistem. Maka, kata dia, hal inilah yang perlu ditata ulang.
“Kepala daerah salah satu mesin. Saya mau bilang korupsi hanya bisa diperbaiki dengan menata ulang manajemen kita, tidak bisa hanya memperkuat KPK, Jaksa, Polisi. Semakin banyak orang anda tangkap, tidak akan bisa, karena dia direproduksi oleh sistem," jelas dia.
Kemudian Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut keterbatasan sumber daya seperti anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) dan ketergantungan dengan pemerintah pusat saat ini masih tinggi, termasuk sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang terampil.
Selain itu, kata dia, masalah lainnya juga terbatasnya infrastruktur di daerah serta masih ada disparitas antardaerah yakni ketimpangan pembangunan dan kapasitas aparat Pemerintah Daerah yang lemah ditata kelola.
"Ketergantungan pada pemerintah pusat tinggi, ketergantungan pada arahan dan regulasi dari pemerintah pusat yang sering membatasi fleksibilitas Pemda. Tata kelola lemah, masalah korupsi tinggi dengan kapasitas manajerial rendah," pungkas Agus.
