Gantikan Menteri dari PDIP, Supratman Agtas Pastikan Tidak Ada Kepentingan Tertentu

Supratman Andi Atgas Dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Menkumham
Sumber :
  • VIVA/ Ahmad Farhan Faris

Jakarta, VIVA – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menegaskan partai politik tidak perlu khawatir atas perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap dua menteri dari PDI Perjuangan (PDIP). Sebab, kata dia, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Republik Indonesia.

Sinyal PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Tujuan Kita Sama, Sering Ketemu di Perempatan

“Enggak ada masalah (kekhawatiran kepentingan politik karena reshuffle menteri dari PDIP). Kalau soal itu (reshuffle) kan kewenangan hak prerogratif Presiden ya,” kata Supratman dikutip pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Supratman Andi Atgas Dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Menkumham

Photo :
  • VIVA/ Ahmad Farhan Faris
Sambangi Istana, Pimpinan Muhammadiyah Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Menkumham Supratman Andi Agtas

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Dengan begitu, Supratman mengatakan tidak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Terpenting, Supratman akan menjalankan tugas setelah diberikan kepercayaan untuk mengemban jabatan Menteri Hukum dan HAM.

Tidak Diusulkan Jadi Pj Gubernur, Heru Budi: Terima Kasih DPRD Jakarta

“Enggak ada sekali dikotomi yang antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas, Presiden memberi kepercayaan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu,” ujar Politikus Partai Gerindra ini.

Jadi, Supratman menegaskan pelantikan menteri itu merupakan hal biasa dan sebagai hak prerogratif Presiden. Sedangkan, kata dia, urusan partai politik memang tanggung jawab serta tugas dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Sekarang baru ribut-ribut karena memang baru musimnya menyangkut partai politik lagi Munas, Kongres, Muktamar, dan ini kebetulan saja. Jadi tidak ada arahan khusus dari Presiden terkait hal-hal itu. Tentu Kementerian Hukum dan HAM akan objektif dalam melihatnya. Kita liat dari semua aspek legalitas yang cukup dan itu sudah memenuhi persyaratan undang-undang," pungkasnya.

Jokowi meresmikan kantor FIBA

Diresmikan Jokowi, Ini Alasan FIBA Buka Kantor di Indonesia

Federasi Basket Dunia, FIBA resmi membuka kantor di Indonesia. Pembukaan kantor FIBA diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Menara Danareksa, Jakarta, pada Sela

img_title
VIVA.co.id
17 September 2024