Gantikan Menteri dari PDIP, Supratman Agtas Pastikan Tidak Ada Kepentingan Tertentu

Jakarta, VIVA – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menegaskan partai politik tidak perlu khawatir atas perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap dua menteri dari PDI Perjuangan (PDIP). Sebab, kata dia, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Republik Indonesia.

“Enggak ada masalah (kekhawatiran kepentingan politik karena reshuffle menteri dari PDIP). Kalau soal itu (reshuffle) kan kewenangan hak prerogratif Presiden ya,” kata Supratman dikutip pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Dengan begitu, Supratman mengatakan tidak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Terpenting, Supratman akan menjalankan tugas setelah diberikan kepercayaan untuk mengemban jabatan Menteri Hukum dan HAM.

“Enggak ada sekali dikotomi yang antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas, Presiden memberi kepercayaan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu,” ujar Politikus Partai Gerindra ini.

Jadi, Supratman menegaskan pelantikan menteri itu merupakan hal biasa dan sebagai hak prerogratif Presiden. Sedangkan, kata dia, urusan partai politik memang tanggung jawab serta tugas dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Sekarang baru ribut-ribut karena memang baru musimnya menyangkut partai politik lagi Munas, Kongres, Muktamar, dan ini kebetulan saja. Jadi tidak ada arahan khusus dari Presiden terkait hal-hal itu. Tentu Kementerian Hukum dan HAM akan objektif dalam melihatnya. Kita liat dari semua aspek legalitas yang cukup dan itu sudah memenuhi persyaratan undang-undang," pungkasnya.

Deddy Sitorus PDIP Yakin Presiden Prabowo Tak Lakukan Pembredelan: Beliau Seorang Pecinta Seni

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meyakini bahwa Presiden Prabowo tak akan melakukan pembredelan karya milik Yos Suprapto.

VIVA.co.id

22 Desember 2024