Reshuffle Menteri, PDIP Sebut Jokowi Bermain Politik Kotor
Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus menilai Presiden Jokowi melakukan politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan politik dinastinya. Pasalnya, kata dia, tak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle menteri menjelang dua bulan lengser.
"Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan," kata Deddy dalam keterangannya, Senin, 19 Agustus 2024.
Politikus PDIP Deddy Sitorus dalam acara ILC
- YouTube Indonesia Lawyers Club
Ia menilai penggantian Menkumham Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan. Pertama, lanjut dia, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena dapat menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
"Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan," ujar dia.
Tujuan kedua, Deddy menilai Jokowi nantinya akan mudah membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar. Dengan demikian, kata dia, gejolak internal Golkar bisa diredam.
"Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya," kata Deddy.
Selanjutnya, Deddy menilai pergantian Menteri ESDM adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi.
Ia menilai hal itu penting dilakukan untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan.
Presiden Jokowi melantik Menteri ESDM, Menteri Investasi, Menkumham dan Wamenkominfo
- Youtube Setpres
Menurutnya, Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyelundupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum.
"Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong," kata Deddy.
"Sementara PDIP sendiri selama ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet karena komitmen kita adalah memegang teguh amanah. Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir. Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika Presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet," imbuhnya.
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
