Ace Hasan: Bahlil Lahadalia Penuhi Syarat jadi Ketua Umum Partai Golkar
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Sekretaris Panitia Penyelenggara Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada forum tertinggi partai tersebut. Munas dan Rapimnas digelar pada 20 Agustus 2024.
Salah satu syarat yang dipenuhi kata Ace, yakni Bahlil pernah menjadi pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Sehingga, Bahlil dinilai memiliki pengalaman yang mumpuni.
"Saya yakin beliau memenuhi baik dari segi persyaratan, pengalaman beliau sebagai pengurus DPD provinsi Papua maupun ya insya Allah beliau juga mendapatkan dukungan dari para pengurus DPD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia," ucap Ace kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 18 Agustus 2024.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tampil mengenakan dasi berwarna kuning di Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 (sumber foto: Dokumen DPR/MPR/DPD)
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Ace kemudian menjelaskan, aturan terkait syarat ketua umum yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Kata dia, salah satu syaratnya yaitu pernah menjadi pengurus di tingkat DPP maupun provinsi.
"Di dalam AD/ART disebutkan bahwa syarat ketua umum itu adalah pernah menjadi pengurus DPP maupun pengurus di tingkat provinsi, secara normatif, AD/ART mengatakan demikian," tuturnya.
Sebagai informasi, Partai Golkar membuka pendaftaran untuk posisi calon ketua umum periode 2024-2029. Pendaftaran ini akan dibuka besok Senin, 19 Agustus 2024 mulai pukul 16.00 WIB hingga 22.00 WIB.
"Pembukaan pendaftaran dimulai besok jam 4.00 sore sampai jam 10.00 (malam). Tentu saja dengan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita," kata Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar 2024, Bambang Soesatyo.
Sambangi Gedung Dewas KPK, Kaesang: Inisiatif Pribadi
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep telah rampung menyambangi kantor Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kaesang menyeb
