Qodari Bela Jokowi yang Dituding Hasto Gunakan Penegak Hukum untuk Intimidasi
- VIVA/ Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan penegak hukum untuk menekan seseorang melalui sebuah rekaman video.
Qodari menyebut tindakan itu menegaskan bahwa Hasto merupakan sekjen brutal karena dengan sengaja menyebarkan hoaks potongan pidato itu dengan tujuan mendiskreditkan Presiden Jokowi.
“Jadi Mas Hasto ini memang sekali lagi menegaskan bahwa dirinya adalah sekjen yang brutal, dia ini brutal karena menyebarkan hoaks tentang pidato Pak Jokowi, dia menyebut pidato itu berbahaya bagi demokrasi dan penegakan hukum,” ujar Qodari, Minggu, 11 Agustus 2024.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyampaikan hasil survei.
- Ridho Permana
Qodari menyebut tindakan Hasto itu brutal karena dengan sengaja menghilangkan konteks pidato Presiden Jokowi dan hanya mengambil potongan-potongan tertentu sehingga kehilangan konteksnya secara utuh.
“Saya sebut Mas Hasto ini brutal karena dia telah membuat hoaks, hoaks itu bukan cuma teks yang palsu tapi bisa diperluas kepada pernyataan-pernyataan yang menghilangkan konteks, kita tahu bahwa teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteks dan dilepaskan dari teks-teksnya yang lain,” tegasnya.
Menurut Qodari, mencabut pidato Presiden Jokowi sebagian lalu kemudian menghilangkan teks dari konteks itu adalah tindakan brutal. Bahkan, Hasto sengaja tidak menjelaskan pernyataan Jokowi itu pada acara apa dan tanggal berapa.
"Nah setelah saya cek itu pidato Pak Jokowi di depan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019,” jelas Qodari.
Jika melihat konteks yang utuh, kata Qodari, sebetulnya arahan Presiden Jokowi itu tidak ada yang salah karena meminta jajaran pemerintah daerah bekerja secara maksimal untuk menghadapi tantangan global, dengan tidak membuat banyak peraturan dan lebih menyederhanakan perizinan investasi.
“Misalnya, satu, jangan terlalu banyak peraturan daerah. Dua, jangan terlalu banyak perizinan yang justru menyulitkan investasi, Kemudian lelang jangan dilangsungkan di akhir tahun, apalagi kalau yang bersifat infrastruktur karena nanti justru tidak selesai atau tidak ada hasilnya, lelang itu harus dilaksanakan di awal,” imbuhnya.
Qodari menilai semua pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut sangat bagus dan positif. Sehingga apa yang terjadi sesungguhnya justru berbanding terbalik dengan tuduhan Hasto yang menggunakan penggalan video untuk memelintir pernyataan Presiden Jokowi.
Dia menduga ada niat lain dari Hasto menyebar rekaman video yang menyudutkan Jokowi tersebut. Karena jika tidak ada niat buruk, Hasto bisa putar video lebih utuh dengan tidak menghilangkan konteksnya.
Qodari juga menilai tidak ada yang salah atas sikap tegas Jokowi membisiki aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan terhadap tindakan kriminal yang mengganggu agenda kepentingan nasional.
"Kata bisiki ini kan artinya apa sebetulnya Pak Jokowi menjadi whistleblower, whistleblower itu dalam penegakan hukum bagus atau jelek? Bagus,” ujar Qodari.
Qodari justru mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi karena sudah tepat menyerahkan permasalahan hukum kepada aparat yang berwenang, menempuh jalur hukum secara konstitusional.
Dia mengingatkan Hasto terkait konteks yang lebih luas dari teks video yang dia sebarkan. Bahwa Presiden Jokowi justru menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin agar memacu kinerja yang bagus dan menjalankan penegakkan hukum secara benar.
“Singkatnya Mas Hasto ya, bahwa Pak Jokowi itu justru menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai pemimpin mengingatkan agar kerja bagus ya, jangan memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah," jelas Qodari
"Aparat hukum yang tidak benar harus diganti dan justru kalau ada informasi bahwa ada praktik birokrasi yang tidak benar maka akan dilaporkan kepada penegak hukum, begitu duduk perkaranya,” pungkasnya
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Sebelumnya, Hasto di depan awak media memutar rekaman suara Jokowi. Dalam rekaman suara itu, terdengar bahwa Jokowi menyebut akan membisiki penegak hukum apabila ada yang 'main-main'.
Dalam rekaman terdengar ucapan Jokowi, seperti berikut:
"Kalau masih ada yang main-main, .... Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikkan saja, 'Di sana ada yang main-main'. Cuma masa saya mau intip sendiri kan enggak mungkin," bunyi rekaman itu.
