Hasto PDIP Curiga 'Cipta Kondisi' Agar Pilkada Jakarta 2024 Tak Ada Kotak Kosong
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto turut merespons soal adanya dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung paslon independen Pilgub Jakarta.
Hasto mencurigai hal itu adalah cipta kondisi untuk menampilkan Pilgub Jakarta tidak akan ada kotak kosong.
“Ketika saat ini ada juga yang menggunakan KTP warga Jakarta tanpa pemberitahuan terkait dengan calon perorangan. Kemarin kami mendengar ada laporan ke polisi atas penggunaan KTP warga secara sepihak dan ada upaya-upaya mobilisasi sepertinya untuk menciptakan calon tandingan yang dibuat-buat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Hasto lebih jauh mengungkap bahwa Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, Dwi Rio Sambodo turut menjadi korban pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardhana di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Hasto, sangat mustahil jika Rio mendukung Dharma-Kun
"Ada ketua DPC PDIP Jakarta Timur saudara Rio itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai tidak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.
Hasto mengatakan masalah pencatutan NIK Dharma-Kun justru menunjukkan kondisi demokrasi bangsa yang semakin memburuk.
Meski begitu, dia memastikan PDIP secara organisasi tidak akan melaporkan pencatutan nama kadernya itu ke polisi.
"Yang melapor rakyat sekarang. Jadi, kita juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDIP yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka," ujarnya.
Hasto meyakini polisi bakal menindaklanjuti pelaporan yang dilakukan masyarakat terkait pencatutan dukungan.
"Kami optimis bahkan itu akan menjadi gerakan rakyat, karena kedaulatan itu berada di rakyat,m. Buat apa kita merdeka ketika kedaulatan akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan apalagi dipersempit lagi oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi," imbuhnya.
Diketahui sebelumnya Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) membuka posko pengaduan bagi para warga yang merasa KTP-nya dicatut untuk mendukung calon independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Sekretaris PBHI, Gina Sabrina, menyebut sudah ada ratusan aduan yang diterima pihaknya dalam beberapa jam sejak posko dibuka.
"Per 19.25 WIB, kami setidaknya sudah merekap sebanyak 205 data pelapor melalui kanal PBHI dan surel kami," kata Gina dalam jumpa pers virtual, Jumat, 16 Agustus 2024.
Gina meyakini, jumlah tersebut akan terus bertambah. Pasalnya, kata dia, masih banyak pihak yang juga KTP-nya dicatut, namun belum melapor.
Nantinya, lanjut Gina, PBHI akan berdiskusi dengan para pengadu untuk menindaklanjuti aduan tersebut. PBHI berencana bakal menempuh sejumlah upaya hukum terkait masalah pencatutan ini.
"Kami akan melakukan pelaporan ke KPU, Bawaslu, termasuk juga ke Bareskrim Mabes Polri, terhadap tindak pidana pencurian data pribadi ini," katanya.
