Saan Minta KPU Segera Selesaikan Masalah Pencatutan NIK di Pilkada
- DPR RI
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum segera menuntaskan permasalahan pencatutan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, yang diduga dilakukan oleh calon gubernur Jakarta jalur calon independent.
Reaksi cepat harus segera dilakukan KPU, sebab pendaftaran resmi calon gubernur dan wakil gubernur akan segera dibuka pada 27 Agustus 2024, pekan depan.
"Ya, kami minta KPU untuk secepatnya (diselesaikan) karena tanggal 27 (Agustus) sudah mulai pendaftaran ya. Jadi supaya tidak menimbulkan polemik, spekulasi dan sebagainya," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Politisi Partai Nasdem itu menerangkan, KPU merupakan pihak yang bertanggung jawab sebab meloloskan NIK yang dicatut itu jadi syarat pencalonan gubernur Jakarta calon independen.
Menurut Ketua DPW Nasdem Jawa Barat itu, seharusnya KPU melakukan verifikasi dan pemeriksaan dengan detail terhadap keabsahan dari KTP ataupun NIK tersebut. Saan berharap permasalahan tersebut bisa secepatnya diselesaikan demi terciptanya pilkada yang jujur, adil dan transparan.
Senada itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengatakan KPU berwenang untuk memeriksa dugaan pencatutan NIK oleh calon perseorangan di Pilkada Jakarta.
"Nanti kan KPU bisa periksa," kata Budi Arie di DPR.
"Pokoknya selama ada di perundang-undangan pemilu yang berlaku, ya, silakan saja," lanjutnya.
Sebelumnya, KPU DKI Jakarta menyatakan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, memenuhi syarat untuk maju pada Pilkada Jakarta.
"Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 27 November mendatang," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Kantornya, Jakarta, Kamis kemarin.
Namun belakangan muncul sejumlah cuitan di media sosial X mengenai pencatutan NIK oleh calon perseorangan pada Pilkada Jakarta.
KPU Barito Utara Dilaporkan ke DKPP RI usai Diduga Langgar Aturan Pemilu 2024
DKPP menggelar sidang pemeriksaan soal adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Barito Utara.
