Dharma Pongrekun Diduga jadi Cagub Boneka, Hasto PDIP Singgung Krisis Moneter
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Rangkasbitung, VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merespons soal dugaan Dharma Pongrekun menjadi calon gubernur (Cagub) boneka guna menghindari kotak kosong di Pilkada Jakarta.
Ia menilai laporan tersebut masih perlu didalami. Hasto pun mencontohkan pada tahun 1997 silam terdapat kasus cagub boneka dan hasilnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
"Dalam pilkada tidak boleh ada calon boneka. Kalau pada tahun 97 yang lalu, itu kan ada calon boneka, yaitu (dari) PDI, (bernama) Suryadi yang merupakan bentukan pemerintah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kehendak rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Rangkasbitung, Banten, Jumat, 16 Agustus 2024.
Saat itu, kata Hasto, rakyat Indonesia melakukan perlawanan dan terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Sehingga, saat Soeharto mendapat pujian kala itu langsung runtuh dan terbentuknya era reformasi.
"Maka akhirnya justru menjadi awal dari bangkitnya kekuatan rakyat untuk melakukan koreksi akhirnya tahun 97 akhirnya kemudian terjadi krisis moneter, di tengah pujian-pujian keberhasilan yang diberikan kepada presiden Soeharto dan akhirnya dengan kekuatan mahasiswa dan kekuatan reformasi, kekuasaan itu berakhir," tutur dia.
Sebelumnya, bakal calon gubernur (bacagub) Jakarta, Dharma Pongrekun tak masalah disebut sebagai boneka untuk menghindari kontestasi Pilgub melawan kotak kosong.
"Kami enggak mau pusing dengan itu, kami hanya menjalani tugas kami dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan," kata Dharma kepada wartawan di Kantor KPU Jakarta, dikutip Kamis, 16 Agustus 2024.
Dharma mengaku menyerahkan seluruh prosesnya kepada tuhan. Menurutnya, segala sesuatu sudah diatur dan dia yakin kepada iman yang dimilikinya.
"Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan," ujar Dharma.
Sementara itu, anggota KPU Jakarta, Dody Wijaya membantah bahwa pihaknya meloloskan cagub-cawagub yang mendaftar secara independen sehingga menghindari terjadinya Pilgub Jakarta melawan kotak kosong. Menurut dia, pihaknya sudah melewati semua tahapan dan diawasi langsung oleh Bawaslu.
"KPU pada prinsipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos," ujar dia