Ekspresi Jokowi saat Disindir Puan 'Negara Bukan Milik Satu Orang'
- Tangkapan layar Youtube
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI yang juga Politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani menyampaikan pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2024. Dalam kesempatan itu, tak jarang Puan melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyiratkan sindiran.
Salah satunya ketika Puan menyebut mengenai sistem politik berbangsa dan bernegara yang demokratis. Puan juga menyinggung mengenai etika dan politik yang bermartabat dalam pidatonya.
Ketua DPR RI Puan Maharani
- TV Parlemen
"Apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR 2024.
"Sehingga politik berbangsa dan bernegara dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai yang beradab, bermartabat, beretika, sehingga perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban," sambungnya
Dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2024 yang dihadiri Jokowi itu, Puan menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya milik satu orang. "Negara Indonesia, bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Akan tetapi kita mendirikan Negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. All for One, one for All," kata Puan
"Seorang negarawan, akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik. Sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi, menjadi sewenang-wenang," ujar Puan.
Jokowi yang juga berada di ruang sidang saat itu hanya bisa terdiam. Terlihat dari kamera yang menyorot, Jokowi menunjukkan ekspresi cukup serius mendengar pidato puan tersebut.
Dalam kesempatan ini, Puan juga mengingatkan berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Salah satunya mengenai penegakkan hukum. Sering kali rakyat tak mendapatkan keadilan apabila suatu perkara tak menjadi viral.
"Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial: 'No Viral, No Justice'," kata Puan
Presiden RI JokowI di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPR 2024.
- Istimewa
Oleh karena itu, dia menyebutkan menjadi tanggung jawab bersama, yakni lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, MA, MK, TNI, Polri, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan, dalam menangani setiap urusan rakyat sehingga rakyat merasakan kehadiran negara.
