Puan Maharani: Negara Tidak Responsif, Rakyat Bertindak Memviralkan 'No Viral, No Justice'
Jakarta, VIVA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengingatkan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat makin membutuhkan kehadiran negara. Karena itu, ketika rakyat menganggap negara tidak peka dan segera mengatasi permasalahan rakyat, publik punya cara sendiri untuk menghadapinya.
"Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial: 'No Viral, No Justice'," kata Puan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Menjadi tanggung jawab bersama, kata Puan, yakni lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, MA, MK, TNI, Polri, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan, dalam menangani setiap urusan rakyat sehingga rakyat merasakan kehadiran negara.
"Kehadiran negara jangan menunggu "Viral for Justice"; kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ujarnya.
Deretan menteri kabinet Jokowi yang menghadiri Sidang Tahunan MPR 2024
- TV Parlemen
Bangsa Indonesia sudah 79 tahun merdeka dan membangun di di berbagai bidang--politik, pertahanan dan keamanan, sosial, ekonomi, budaya, religi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.
"Kita selayaknya berterima kasih atas upaya setiap pemerintahan untuk membangun Indonesia dan mengatasi tantangan di zamannya. Terima kasih, kita sampaikan juga kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, yang akan segera berakhir masa tugasnya, atas upaya dan kerjanya selama sepuluh tahun ini, dalam membangun Indonesia," katanya.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.Â
