Dharma Pongrekun Tak Masalah Disebut Cagub Boneka Hindari Kotak Kosong
- YouTube: Richard Lee
Jakarta, VIVA – Bakal calon gubernur (bacagub) Jakarta, Dharma Pongrekun tak masalah disebut sebagai boneka untuk menghindari kontestasi Pilgub melawan kotak kosong.Â
"Kami enggak mau pusing dengan itu, kami hanya menjalani tugas kami dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan," kata Dharma kepada wartawan di Kantor KPU Jakarta, dikutip Kamis, 16 Agustus 2024.
Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Dharma Pongrekun
- YouTube: Richard Lee
Dharma mengaku menyerahkan seluruh prosesnya kepada tuhan. Menurutnya, segala sesuatu sudah diatur dan dia yakin kepada iman yang dimilikinya.
"Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan," ujar Dharma.
Di sisi lain, anggota KPU Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan, pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana telah memenuhi syarat untuk mendaftar Pilgub Jakarta setelah mengantongi syarat dukungan lebih dari yang dipersyaratkan.Â
Dari hasil rapat pleno, Dody menjelaskan rekapitulasi akhir data pasangan Dharma-Kun adalah 677.468. Maka itu, kata dia, pasangan Dharma-Kun bisa mendaftar sebagai peserta Pilgub Jakarta pada 27 Agustus mendatang via jalur independen.
"Total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan. Tinggal mendaftar di tanggal 27-29 nanti," kata Dody.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Dody membantah bahwa pihaknya meloloskan cagub-cawagub yang mendaftar secara independen sehingga menghindari terjadinya Pilgub Jakarta melawan kotak kosong. Menurut Dody pihaknya sudah melewati semua tahapan dan diawasi langsung oleh Bawaslu.
"KPU pada prinsipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos," ujar dia.
KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
