Polemik Larangan Paskibraka Berjilbab, Legislator Gerindra Sebut Kepala BPIP Bikin Gaduh Negara
- DPR RI
Jakarta, VIVA - Anggota DPR RI Andre Rosiade menyikapi sinis alasan Kepala BPIP Yudian Wahyudi agar anggota Paskibraka Putri 2024 melepas hijab untuk keseragaman. Dia meminta Presiden Joko Widodo mencopot Yudian, sebab tak memahami esensi dari Bhinneka Tunggal Ika.
"Dalih Anda (Yudian Wahyudi) mencerminkan tidak paham Bhinneka Tunggal Ika. Lebih baik dipecat, saya usulin dipecat saja, Pak Jokowi. Bikin gaduh negara. Puluhan tahun kita enggak ada masalah, kok tiba-tiba Anda jadi Kepala BPIP Anda bikin susah, bikin sulit negara. Apalagi kita negara penuh keberagaman, kita negara yang saling menghormati keberagaman dan pandangan agama masing-masing," kata Andre kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.
Andre mengaku heran dengan jawaban Yudian yang lalu mengklaim tidak ada paksaan terkait Paskibraka putri melepas jilbab. Padahal, surat keputusan standar pakaian Paskibraka yang diterbitkan Yudian-lah yang membuat para anggota Paskibraka mau tidak mau menandatangani surat tanpa paksaan.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024.
- ANTARA/Putu Indah Savitri
"Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya," kata politikus Partai Gerindra itu.
Yudian, katanya, hanya bersilat lidah untuk membela kebijakan BPIP yang kini menuai kritik dari masyarakat luas. Dia menilai Yudian tidak memahami nilai yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945.
"Jawabannya terlihat bersilat lidah dan merangkai kata-kata alias omon-omon. Ini orang kalau baca jawabannya merangkai kata-kata alias omon-omon untuk mencari 1.001 alasan, kalau bicara keseragaman. Berarti orang ini enggak paham Bhinneka Tunggal Ika," kata Andre.
Ditekankan Andre, imbas kebijakan BPIP tersebut, memunculkan anggapan negatif terhadap pemerintah.
Pengukuhan Paskibraka 2024 di Istana Negara IKN
- Istimewa
"Jadi, ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora. Padahal, Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini enggak layak jadi Kepala BPIP," ujarnya.
Soal Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Nilai PDIP Lupa Ingatan
Partai Gerindra heran dengan sikap politik para politisi PDIP yang belakangan ini getol mengkritik pemerintahan Prabowo.
