Cak Imin Mau Lapor ke Kapolri jika Ada Muktamar Tandingan: Itu Liar, Kami Bubarkan!
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan tak akan ada muktamar tandingan. Kata dia, PKB hanya menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Cak Imin mengaku akan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika ada muktamar tandingan.
"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar. Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol," kata Cak Imin di Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024.Â
Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Waketum PKB Hanif Dhakiri.
- Istimewa
Cak Imin menilai muktamar tandingan merupakan ilegal dan tidak ada undang-undang yang melindunginya. Menurut dia, jika ada yang mengatasnamakan PKB, maka itu harus dibubarkan.
"Ilegal, karena kami sebagai parpol yang sah, dilindungi UU berdasarkan UU Parpol. Saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah. Kemudian partai ini sah secara hukum," lanjut Cak Imin.Â
"Kalau ada yang atasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan!" tutur dia.
Diketahui, PKB akan menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Sebanyak 65 pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam organisasi Centrist Democrat International (CDI) turut diundang dan dijadwalkan hadir. PKB merupakan bagian anggota CDI sejak 2019.
"PKB mengundang pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam Centrist Democrat International atau CDI," kata Sekretaris Organizing Committee (OC) Muktamar ke-6 PKB, Zainul Munasichin di kantor DPP PKB Jakarta, Senin, 13 Agustus 2024.
CDI beranggotakan partai-partai berhaluan tengah di Eropa dan juga Amerika Latin. Zainul menyampaikan ada 65 pimpinan parpol luar negeri nanti yang ikut meramaikan Muktamar PKB di Bali.
"Insya Allah mereka confirm untuk hadir ikut meramaikan Muktamar PKB 2024 di Bali," katanya.
Â
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
