Ahok Usul Ada Batas Maksimum Koalisi dalam Pilkada demi Hindari Manuver Borong Partai
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar ada batasan maksimal bagi partai politik (parpol) untuk berkoalisi dalam kontestasi Pilkada.
"Saya kira pemerintahan, DPR RI, mungkin harus memikirkan, bukan cuma memberikan batas minimum pencalonan, tetapi mungkin ada batas maksimum," ujar Ahok kepada wartawan di kantor pusat PDIP, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.
Ahok menilai usulan itu patut dipertimbangkan karena dapat menawarkan banyak pilihan calon kepala daerah bagi masyarakat. Ia juga mengatakan batasan maksimal parpol untuk bekerja sama sangat penting agar tak ada aksi memborong parpol untuk berkoalisi.
"Supaya rakyat itu punya pilihan yang banyak. Jadi, harus ada, ada batas maksimum, harus mencalonkan. Tetapi, tentu, harus ada batasan, sehingga tidak ada lagi cerita borong-memborong atau ada partai yang takut," ujarnya.
Ilustrasi-Pelaksaan Pilkada Serentak di Indonesia
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Selain itu, Ahok juga mengusulkan agar partai politik yang tak mengusung kepala daerah diberikan sanksi sama seperti pada Pemilu Presiden (Pilpres). "Kalau partai tidak mencalonkan, akan sanksi tidak bisa ikut Pemilu atau Pilkada berikutnya," ucapnya.
Dia menjelaskan, di salah satu kabupaten, PDIP juga memiliki calon bupati yang kemungkinan melawan kotak kosong. "Semua partai enggak mau tanding. Nah, itu kan juga kurang bagus untuk proses kaderisasi partai.
Jubir PDIP Pertanyakan Sikap KPK Lamban Usut Kasus-Kasus Besar
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai lamban dalam menangani sejumlah perkara besar.
