Istana Bau Kolonial, Hasto PDIP Sindir Kolonialisme Hukum, HGU IKN 190 Tahun: Itu Kolonialisme Baru
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyindir Presiden Jokowi yang baru merasa bau-bau kolonial di Istana Jakarta maupun di Bogor. Sebab, Kepala Negara sudah 9 tahun menempatinya sejak pertama kali menjadi Presiden RI pada 2014.
"Masa kerasa aroma kolonial baru terasa setelah 9 tahun," ujar Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.
Penampakan Proyek Pembangunan Kawasan IKN dari Balkon Istana Garuda.
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Hasto kemudian mengatakan, dirinya lebih menyoroti berbagai persoalan yang cenderung kolonial. Termasuk dia menyinggung Izin Hak Guna Usaha atau HGU di Ibu Kota Nusantara atau IKN, hingga 190 tahun yang diteken Presiden Jokowi. HGU diberikan dalam rentan yang lama itu, untuk menarik investor di IKN yang baru dibangun pemerintah tersebut.
Izin HGU 190 tahun itu tertuang dalam PP Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
"Yang penting tidak ada kolonialisme hukum, kolonialisme penguasaan tanah, 190 tahun tanah untuk mengundang investor yang tidak datang-datang. Itu kan kolonialiasme baru," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024. Pada kesempatan itu, Jokowi cerita tentang pembangunan Istana IKN dan membandingkannya dengan Istana Jakarta serta Istana Bogor merupakan peninggalan kolonial Belanda.
“Saya bertanya banyak yang sudah tiba di Balikpapan kemarin, sehari sebelumnya juga melihat Ibu Kota Nusantara ini kira-kira bayangan Bapak apa? Selamat datang di Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi.
Upacara penyambutan kenegaraan kedatangan Presiden Vietnam di Istana Bogor
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Menurut Jokowi, Istana Kepresidenan di Jakarta dan Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat itu adalah Istana bekas kolonial. Dulunya, kata dia, Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten.
“Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget, ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka itu berbeda. Itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge, kemudian di Bogor itu ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda Gustaaf Willem Baron van Imhoff,” ujarnya.
Makanya, Jokowi mengaku kerap dibayangi dengan bau kolonial ketika menempati Istana peninggalan zaman Belanda itu, bahkan sampai 79 tahun lamanya. “Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi, Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Bau-baunya kolonial, selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Jokowi ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun Ibu Kota sesuai dengan keinginan dan desain sendiri. Akan tetapi, ia menyadari hal itu memang masih memerlukan waktu yang sangat panjang. Mungkin, kata dia, saat ini pembangunan di wilayah IKN baru 20 persen.
“Ini dimulai baru 2021-2022, akan selesai kira-kira 10-15 tahun yang akan datang. Jadi masih sangat panjang, jadi kalau bapak/ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tadi melihat ini baru awal. Jadi belum selesai, jadi jangan keliru. Dan titik spot yang dibangun di sini juga bukan hanya kawasan inti pemerintahan, yang ada Istana Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Kemenko, kementerian, banyak yang masih belum dibangun,” pungkasnya.
Tuding Ada Kecurangan, Ini 5 Pesan Megawati untuk Awasi Pilkada 2024
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan, terdapat kekuatan-kekuatan tertentu di Pilkada Serentak 2024, yang menghalalkan segala cara untuk menang
