Megawati Minta Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP Berani Lawan Intimidasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sumber :
  • YouTube PDIP

Jakarta, VIVA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meminta para calon kepala daerah yang diusung partainya berani melawan ketika menemukan upaya intimidasi serta pengarahan oleh aparat untuk kepentingan penguasa tertentu.

Polda Jatim Ungkap Penyulut Insiden Berdarah di Sampang, Tak Terkait Pilkada

Selain itu, Megawati juga menyinggung bagaimana demokrasi pemilihan langsung di Indonesia banyak dinilai mengalami kemunduran, karena temuan bahwa pemilihan langsung terjadi diiringi intimidasi atas orderan penguasa.

"Jadi tadi yang saya kasihin (dukungan), maka kalian berani apa enggak? Ya bicara baik baik aja Pak. Kalau ada yang mau mengintimidasi, ngomong, ‘Pak kita ini juga warga loh’. Nanti mulai dari kepala desa. Betul apa tidak?," ujar Megawati dalam pidato politiknya di DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

PDI Perjuangan Berikan Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Megawati menerima banyak keluhan, bahwa jika Indonesia kini sudah tak lagi berkarakter lantaran penguasanya terlihat mendesain jalannya Pemilu sedemikian rupa. Keluhan muncul dengan salah satunya upaya menjegal figur-figur tertentu untuk bisa maju bertarung di Pilkada Serentak 2024. 

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

"Jadi udah enggak berkarakter Indonesia. Mana adil makmur ya, kalau penguasanya aja nyuruh ini, musti enggak boleh nih, yang itu enggak boleh jadi tuh. Ini itu nanti yang ono enggak boleh jadi tuh," kata Megawati. 

Ia menyampaikan hal itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah terjadi sebelumnya. Megawati mengungkit dirinya sudah berjuang mengubah Pemilu tidak langsung menjadi langsung. Namun, justru dengan Pemilu langsung, terjadi banyak masalah saat ini. 

"Dari Pemilu tidak langsung zaman Pak Harto dirubah reformasi, ingat sampai saya juga loh yang jalankan berhasil. Tapi saya kalah, karena apa? Ternyata juga dipakai bermanipulasi. Apa manipulasinya? Karena udah ada teknologi, makanya di dalam teknologinya, katanya untuk memudahkan, tapi kalau dipikir (lagi ya belum tentu). Tahu berapa yang ada meninggal itu KPPS, betul apa enggak? Loh katanya modern. Apa artinya (modern)? Saya tuh sampe garuk-garuk kepala. Ini sebenernya ada yang namanya alat modern apa enggak?," ungkapnya. 

Megawati kemudian bicara apa yang terjadi di India. Penyelenggaraan Pemilu di sana bisa berjalan aman dan cepat tanpa keributan. Ia lantas mempertanyakan justru di Indonesia malah terjadi keributan. 

Ia juga mencontohkan hal lainnya, terkait adanya laporan dari rakyat yang telah mendapatkan intimidasi ketika akan menyalurkan pilihannya dalam Pilpres 2024.

Megawati mengaku, banyak rekan-rekannya di luar negeri menyoroti kondisi Indonesia saat ini. Menurut Megawati, harusnya hal itu menjadi renungan dan bangsa seharusnya malu. 

"Aku bilang aku ketawa aja. Ya kamu bilang gitu, ya buat saya thank you. Tapi bener loh, masa kita enggak malu orang luar negeri aja bisa ngomong begitu? Artinya, mereka tahu bahwa apa? Netralitasnya tidak ada," katanya. 

Lebih lanjut, dengan adanya kondisi tersebut, Megawati lantas menyampaikan keprihatinannya terhadap partai-partai politik yang ada saat ini terkesan tertekan. Padahal, kata dia, setiap partai politik mempunyai hak untuk mengikuti Pemilu. 

"Loh orang tetangga saya partai sebelah, enggak usah ngomong deh, prihatin loh saya. Buat apa ada partai, jadinya padahal partai itu sah. Dan itu adalah sebuah organisasi partai politik, yang hanya dia boleh mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum secara langsung. Apa boleh ormas ikut (pemilu)? Tidak. Hak rakyat mau dikemanakan? Bukan kah yang namanya dalam konstitusi kita, yang selalu saya junjung tinggi, saya sangat merasa punya berkah. (Di sana diatur bahwa) Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Jangan lupa loh," imbuhnya.

Jalur Car Free Day di Jalan Sudirman dekat Bundaran HI

Masa Tenang Pilkada, Car Free Day di Sudirman-Thamrin Tidak Diberlakukan pada 24 November 2024

Dalam Peraturan KPU ditetapkan bahwa masa tenang berlangsung selama tiga hari mulai dari tanggal 24 hingga 26 November 2024.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024