PKB Respons Mandat Tebuireng, Jazilul: Justru PBNU Yang Harus Dibenahi
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid merespons pernyataan Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang mengaku mendapat 'mandat Tebuireng' atau mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH. Miftachul Ahyar untuk segera membenahi PKB.
Jazilul menjelaskan, PBNU tidak dapat ikut campur dalam urusan internal PKB. Sebab, PKB dilindungi Undang-Undang Partai Politik, sementara PBNU mengacu pada Undang-Undang Ormas.
"Tidak punya hak, justru keputusan itu melanggar AD/ART NU dan melenceng dari titah NU," kata Jazilul di DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Waketum PKB, Jazilul Fawaid
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu lantas mempertanyakan apa sebab musabab PKB harus dibenahi. Gus Jazil menilai, justru PBNU yang harus dibenahi.
"Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa. Yang harus dibenahi menurut saya justru PBNU-nya hari ini," kata dia.
Menurut dia, mandat itu fatal karena menyalahi dua UU sekaligus. Selain itu, Jazilul juga mengatakan mandat tersebut melanggar etika.
"Jadi keputusan yang diambil itu melanggar etika sekaligus aturan. Etika dalam bentuk bernegara, aturan dalam bernegara sekaligus etika di dalam NU dan PKB," kata Gus Jazil.
Sebelumnya diberitakan, puluhan kiai dan pengasuh pondok pesantren yang berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jawa Timur, meminta agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) segera mengambil langkah strategis dalam upaya perbaikan PKB.
Pertemuan tersebut dipimpin Tim Pansus PKB (tim bentukan PB NU), yakni Anwar Iskandar dan Amin Said Husni.
"Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini. Pertama, para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” kata Anwar Iskandar saat membacakan hasil kesepakatan di Jombang pada Senin, 12 Agustus 2024.
Kesepakatan kedua, kata dia, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB. Kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini makin jauh dari marwah utama saat partai itu didirikan.
Amin Said Husni menambahkan, karena didirikan PBNU maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di NU.
"Ada rais syuriah di PKB dinamakan dewan syuro. Ada tanfidziyah di PKB dinamakan dewan tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama,” katanya.
Para kiai yang hadir di Tebuireng, Jombang, ini juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa PKB memang sudah terlalu jauh meninggalkan NU. "Padahal, dulu kami di bawah mendirikan PKB itu musuhnya kader partai lain dan diancam carok, tapi kini mereka seakan tidak lagi butuh NU," kata dia.
Di tempat terpisah, puluhan anggota dewan syuro dan mantan Dewan Syuro PKB se-Jawa juga berkumpul. Mereka ditemui langsung Amin Said Husni. Mereka mengadu kepada PBNU karena selama ini peran Dewan Syuro di PKB ditiadakan.
Luhut: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian di Timur Tengah
Luhut dalam presentasinya juga memaparkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan target pembangunan.
