Pengamat Minta Masyarakat Cegah Dinasti Politik di Kaltim, Ini Alasannya

Jakarta, VIVA – Pengamat politik dari The Prakarsa, Ah Maftuchan berharap agar Pilgub Kalimantan Timur (Kaltim) tidak ada calon tunggal atau melawan kotak kosong.

Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam rilis survei Pilgub Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang mengusung tema Cagub Ideal untuk Provinsi Kaltim di IKN yang berlangsung di Jakarta, Senin 12 Agustus 2024. 

"Artinya, kalau klan politik Mas'ud ini sudah ditempatkan di posisi-posisi strategis dalam pucuk kekuasan politi di Kaltim, sementara klan politik ini dikenal juga sebagai pengusaha besar, maka hampir dapat dipastikan konstruksi dinasti oligarkhis di Kaltim akan semakin kuat kalau yang kontestan di Pilkada Kaltim ini hanya ada calon tunggal. Itu sebabnya, semua pihak terkhusus kalangan cendikia dan kelompok masyarakat sipil dapat mencegah hal itu terjadi," ujarnya. 



Ilustrasi surat suara di pemilu

Photo :

• vstory

Ia melanjutkan, masyarakat pemilih sebenarnya punya harapan dan kemauan untuk menguatkan kualitas demokrasi politik di Indonesia. 

"Hanya saja, yang menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia, ya biasanya bersumber dari elit politik itu sendiri. Ya sebut saja praktik politik dinasti yang berpotensi menutup semua peluang dan kemungkinan yang lain untuk turut berkontestasi," ujar dia. 

Sementara itu, Direktur Politik Hankam BRIN Muhammad Nurhasim menjelaskan bahwa persoalan dinasti politik ini bisa tumbuh subur oleh sebab memudarnya peran atau partisipasi masyarakat sipil. 

"Ya suka atau tidak, kita harus mengakui bahwa peran kelompok masyarakat sipil untuk mencegah praktik dinasti politik ini dibendung atau setidak-tidaknya dibatasi, semakin berkurang setidaknya selama satu dekade terakhir. Nah, untuk mencegah hal itu sebenarnya dapat dipenetrasi melalui regulasi politik di parlemen. Meski hal itu memerlukan proses, tetapi langkah itu harus dilakukan," ujarnya. 



Ilustrasi Pemilu 2024.

Photo :

• VIVA

Untuk diketahui, survei LPI digelar pada 1-7 Agustus 2024 yang dilakukan di Kaltim di 10 kabupaten/kota. Antara lain, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Paser, dan Berau. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka, google form, surat elektronik, Whatsapp, dan zoom. 

Sedangkan teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Stratified Multistage Random Sampling dimana subjek yang diambil oleh peneliti sebagai sampel adalah populasi penelitian yang besar dan berasal dari 1 provinsi yang terdiri dari 3 Kota dan 7 Kabupaten. 

Survei ini menjaring 100 responden dengan rentang usia antara 17-65 tahun dengan 4.27 persen pada interval kepercayaan sebesar 95 persen.

Halaman Selanjutnya

"Ya suka atau tidak, kita harus mengakui bahwa peran kelompok masyarakat sipil untuk mencegah praktik dinasti politik ini dibendung atau setidak-tidaknya dibatasi, semakin berkurang setidaknya selama satu dekade terakhir. Nah, untuk mencegah hal itu sebenarnya dapat dipenetrasi melalui regulasi politik di parlemen. Meski hal itu memerlukan proses, tetapi langkah itu harus dilakukan," ujarnya.