JNPK-NU Minta Elite PBNU Fokus Kemaslahatan Umat, Jangan Masuk Politik Praktis
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Konflik antara elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi sorotan warga Nahdliyin. Sejumlah Nahdliyin yang tergabung dalam Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) mengaku prihatin.
Koordinator JPNK NU, Imam Baihaqi menyinggung pernyataan dan perilaku elite PBNU yang kerap menimbulkan kegaduhan dan konflik horizontal. Dia bilang pihaknya perlu bersuuara dengan didasari nilai-nilai dasar Qanun Asasi, Khitthah Nahdliyah dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang jadi konstitusi Nahdlatul Ulama.
Imam mengingatkan agar PBNU fokus dalam persoalan kemaslahatan umat dan masalah agama.
"Yang seharusnya fokus dan khidmah untuk kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan terutama agama. Politik praktis adalah ranah partai politik yang seharusnya tidak dimasuki oleh PBNU, sebagaimana mandat Khittah NU hasil Muktamar 1984," kata Imam, dikutip pada Senin, 12 Agustus 2024.
Warga Nahdliyin yang tergabung dalam JNPK-NU).
- Istimewa
Imam menyampaikan seperti itu untuk merespons perkembangan terakhir atas apa yang dilakukan PBNU. Dia menyinggung seperti pembekuan, likuidasi struktur pengurus NU di bawah, pendiaman dalam menyikapi dan menangani isu-isu krusial nasional, seperti penerimaan konsesi tambang, penolakan terhadap Pansus Haji oleh DPR RI, serta merocoki PKB sehingga memunculkan perselisihan, dan lain sebagainya.
"Semuanya sering kali memancing kegaduhan dan konflik horisontal, kontroversi," jelas Imam.
Maka itu, Imam menuturkan warga Nahdliyyin kultural yang tergabung dalam JNPK-NU mengeluarkan pernyataan sikap. Pertama, mengimbau semua pihak, terutama PBNU, menjaga Ukhuwah Nahdliyyah dan Ukhuwan Wathaniyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.
Lalu, kedua meminta PBNU kembali meneguhkan khitthah dan menguatkan kembali posisinya sebagai kekuatan civil society yang independen. Selanjutnya, yang ketiga, meminta PBNU segera menghentikan tindakan penyulut konflik di antara sesama warga Nahdliyin.
"Keempat mendorong PBNU mengevaluasi arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi sehingga bisa sejalan mandat konstitusi Organisasi (qonun asasi dan AD/ART)," ujar Imam.
Selanjutnya, kata Imam, kelima memohon PBNU meluruskan penyimpangan sejarah dan merawat makam-makam pendiri NU. Keenam, mempertanyakan kebijakan larangan menarik iuran warga ('ianah syahriah), karena telah diatur dalam AD/ART.
Kemudian, ketujuh yaitu mendorong PBNU bangun ekonomi kerakyatan demi kemandirian ekonomi yang tanpa bergantung pada politik ekonomi kekuasaan. Hal itu termasuk dengan menerima konsesi tambang Batubara, suatu industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan berpotensi konflik sosial.
Berikutnya, kedelapan yakni memohon PBNU untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dengan mendukung Pansus Haji DPR RI sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku.
Kesembilan, berharap PBNU agar bisa lebih memperhatikan masalah keummatan daripada politik kekuasaan. Harapannya agar marwah ke-NU-an bisa terjaga sebagai Ormas sosial keagamaan.
"Demikian pernyataan sikap JNPK-NU sebagai respon terhadap perkembangan NU saat ini," jelas Imam.
Berikut warga Nahdliyin yang tergabung dalam JNPK-NU:
1. Imam Baehaqi
2. Mustafid
3. Nur Kholiq Ridwan
4. Hasan Basri
5. Aguk Irawan
6. Ismahfudi
7. KH. Abdul Muhaimin
8. Zuhdi Abdurrahman
9. Mathori a. Elwa
10. Hindun
11. Yaqin
12. KH Marzuki Kurdi
13. KH. Imam Aziz
14. Mustagfiroh Rahayu
15. Siti Amirotus Sholihah
16. Janet Nur Jannah
17. Titi Fatihah
18. Arifudin
19. Ichwan
20. Ahmad Solehudin
21. Hidayatut Thoyyibah
22. Dimyati
23. Sabar Imron
24. Yusuf Anas
25. Abdul Waidl
26. Imam Nawawi
27. Aris Anwar
28. Imron Rosyadi
29. Hasan Basri
30. Luthfi Rahman
31. A. Maulani
32. Nuruddin Amin
