Respons PDIP Terkait Poster Gibran jadi Ketum Golkar yang Beredar Usai Airlangga Mundur
- Foto: IST
Jakarta , VIVA – Publik dihebohkan dengan beredarnya poster yang menarasikan Gibran Rakabuming Raka diproyeksikan sebagai Ketua umum Partai Golkar Tahun 2024-2029.
Poster yang mengatasnamakan Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG) muncul usai Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Menanggapi isu poster Gibran jadi Ketum Golkar, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai hal tersebut menunjukkan suatu motif politik.
"Kemudian ada yang menggunakan itu bagi kepentingan kekuasaan," kata Hasto di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 12 Agustus 2024.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Hasto mengingatkan agar kedaulatan bukan berada di pucuk kekuasaan.
"Kami, PDI Perjuangan, mendoakan agar partai politik, setiap partai politik, betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota. Kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan," jelas Hasto.
Hasto menuturkan kabar mengenai mundurnya Airlangga, juga telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Hasto menilai kabar mundurnya Ketum Golkar sangat mengejutkan dalam rangka pilkada serentak. Sebab, munculnya kejadian politik ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan menyentuh aspek kedaulatan partai.
"Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar. Selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional," jelas Hasto.
Sebelumnya, Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang terhitung sejak Sabtu malam.
Menko Airlangga dan Presiden ERIA Tetsuya Watanabe
- Menko Perekonomian
"Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga dikutip dari keterangan resminya, Minggu 11 Agustus 2024.
"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," lanjut Menko Perekonomian itu.
Ia mengatakan keputusan mundur dalam rangka menjaga keutuhan Partai Golkar. Juga dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.
