Sekjen PDIP Sebut Peta Politik Pilkada Bisa Berubah usai Airlangga Mundur dari Ketum Golkar
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa peta politik Pilkada 2024 bisa berubah usai Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
"Ada indikasi seperti itu; tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan pilkada tingkat provinsi, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," kata Hasto di kawasan Jakarta, Minggu, 11 Agustus 2024.
Ia tidak menyebut di mana saja peta politik Pilkada 2024 akan berubah, tetapi ia menjelaskan bahwa pilkada dengan daerah padat penduduk akan terdampak.
Ilustrasi Partai Golkar.
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
"Karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak, dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamen kekuasaan bagi kepentingan 2029," ujarnya.
Pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa fundamen kekuasaan bagi PDIP di Pilkada 2024 adalah memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, hingga membangun kedaulatan pangan.
"Itu fundamen politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029. Itu elitis, dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," jelasnya.
Sementara itu, Hasto mengatakan bahwa kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Rakernas V di Ancol, Jakarta.
- YouTube tvOne
"Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," katanya.
Menurut dia, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.
"Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional," ujarnya. (ant)
Sempat Kritik Program Naturalisasi Timnas Indonesia, Rano Karno: Anak-anak Kita Gimana Ini
Bakal calon wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024, Rano Karno mengaku sempat mengkritik program naturalisasi yang kini gencar dilakukan untuk memperdalam skuad Timnas In
