Golkar Gelar Rapat Pleno Lusa, Tentukan Plt Ketum Pengganti Airlangga Hartarto
- istimewa
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut pihaknya akan menggelar rapat pleno untuk menentukan sosok pengganti Airlangga Hartarto yang mundur sebagai ketua umum (ketum). Rapat pleno rencananya digelar pada Selasa, 13 Agustus 2024.
"Selasa rencananya; paling lama Selasa," kata Doli kepada wartawan di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Agustus 2024.
Saat ditanya apakah Bahlil Lahadalia hingga Agus Gumiwang berpeluang gantikan Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar, Doli enggan berkomentar. Dia menegaskan, ada mekanisme organisasi yang harus dilalui sebelum menentukan pengganti ketum partai.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka.
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq
"Ada mekanisme organisasi setelah ketum mengundurkan diri. Nanti kita bicarakan di rapat pleno," ujarnya.
Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walau pada Pemilu 2024 ini, suara Golkar naik signifikan. Dalam video yang diterima, Airlangga menjelaskan bahwa dirinya mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar.
Dia menjelaskan, untuk menjaga transisi pemerintahan yang tidak lama lagi akan terjadi, maka dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua umum. Secara resmi, Airlangga mundu pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024.
"Saya Airlangga Hartarto setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebaga Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga, Minggu 11 Agustus 2024.
Acara puncak HUT ke-56 Partai Golkar. (Foto ilustrasi)
- VIVA/Muhamad Solihin
"Pengunduran ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," katanya.
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
