PKB Klaim Pengurus dan Kader Pusat hingga Daerah Ingin Cak Imin Jadi Ketua Umum Lagi
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Muktamar PKB Faisol Riza mengungkapkan bahwa kader tingkat cabang hingga DPW PKB meminta Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi ketua umum lagi.
Hal tersebut diungkap Faisol Riza saat menjawab pertanyaan awak media terkait pembahasan dalam Muktamar PKB di Bali yang digelar pada 24-25 Agustus 2024.
"Yang kedua, mengenai permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai ketua umum PKB untuk memimpin kembali, memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang. Dan di kepengurusan DPP yang akan datang," ujar Faisol Riza dalam konferensi pers di kantor pusat PKB, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.
Muhaimin Iskandar dalam Acara Harlah ke-26 PKB
- VIVA/M Ali Wafa
Dalam Muktamar kali ini, kata Riza, seluruh persiapan sudah matang. Muktamar tersebut akan dihadiri oleh 2.300 peserta dari seluruh Indonesia.
Riza juga mengaku persiapan Muktamar PKB juga sudah berkonsultasi dengan seluruh dewan pengarah. Ada beberapa pembahasan yang mencakup internal dan eksternal yang akan dibahas dalam muktamar tersebut.
"Kami juga berkonsultasi kepada pengarah terkait dengan seluruh persiapan ini. Saya sebagai ketua SC dan seluruh anggota SC bertanggungjawab terhadap seluruh substansi dari Muktamar. kami beberapa kali sudah membahas bahan-bahan yang akan dibahas atau akan dimuktamarkan, baik itu internal maupun eksternal," ujar dia.
Selain itu, Riza juga mengungkapkan ada beberapa pembahasan lain dalam Muktamar PKB nantinya, yaitu soal merapat ke Pemerintahan Prabowo Subianto di 2024-2029. Ia menyebut suara dari seluruh DPW PKB menginginkan agar bergabung ke Prabowo.
Kampanye PKB di Pemilu 2014. (Foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
"Antara lain, itu memutuskan kita ada di dalam pemerintahan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak. Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," ujarnya.
Bule Rusia Dideportasi, Overstay hingga Tak Bayar Tagihan RS Rp 33 Juta di Bali
DP (41), warga negara Rusia yang tidak membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 33 juta dan overstay 14 bulan.
