Gelar Muktamar di Bali 24-26 Agustus 2024, PKB Bakal Undang Jokowi dan Prabowo
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Ketua SC Muktamar PKB, Faisol Riza mengatakan Muktamar PKB pada 24-25 Agustus 2024 akan digelar di Bali. Dalam muktamar tersebut, PKB turut mengundang sejumlah tokoh, termasuk Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.
"Ketua umum-ketua umum partai pasti kita undang. Kemudian Presiden Pak Jokowi juga kita undang, Pak Prabowo juga kita undang baik sebagai Ketua Umum Gerindra maupun sebagai Presiden terpilih. Juga para Kiai yang selama ini menjadi basis kultural PKB di seluruh Indonesia juga akan hadir di Bali nanti," kata Riza dalam konferensi pers di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.
Muktamar merupakan pengambilan keputusan atau forum tertinggi dari PKB. Muktamar PKB ke-6 ini digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendatang dengan total peserta yang hadir sebanyak 2.300 peserta.
Faisol Riza.
- Syaefullah/VIVA.
Riza mengatakan, selain agenda pemilihan ketua umum, Muktamar PKB juga akan membahas laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan DPP selama lima tahun ini. Selain itu, Muktamar akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan.
"Itu juga memutuskan kita ada di dalam pemerintahan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak. Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," kata Riza.
Di sisi lain, Riza juga menyebutkan, dalam Muktamar itu bakal membahas soal ketua umum PKB. Ia mengaku tingkat cabang hingga DPW masih menginginkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi Ketua Umum lagi.
"Mengenai permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai ketua umum PKB untuk memimpin kembali, memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang dan di Kepengurusan DPP yang akan datang," ujarnya.
Sri Mulyani Blak-blakan Alasan Prabowo Hapus Badan Kebijakan Fiskal
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus keberadaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dari struktur organisasi Kemenkeu.
