Ketergantungan Pemerintahan Baru pada Golkar Akan Tinggi, Menurut CSIS
- VIVA/Muhamad Solihin
Jakarta, VIVA - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) berpendapat bahwa ketergantungan pemerintahan baru pada Partai Golkar akan tinggi, karena adanya perubahan pucuk pimpinan sejumlah DPRD Provinsi berdasarkan hasil Pemilu 2024.
“Salah satu indikatornya adalah ketua DPRD itu melihat, apakah partai itu dominan atau enggak. Jadi, ketua DPRD itu kan partai yang mendapatkan kursi terbanyak di DPRD-nya,” kata Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.
Ia menjelaskan bahwa kini terjadi power shifts (pergantian kekuasaan) pada pucuk pimpinan sejumlah DPRD Provinsi berdasarkan hasil Pemilu 2024, dan Partai Golkar mendapatkan posisi ketua DPRD provinsi pada 13 provinsi atau bertambah empat dibandingkan hasil Pemilu 2019 atau periode 2019-2024.
Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Sementara itu, katanya, PDI Perjuangan harus merelakan enam posisi ketua DPRD provinsi, sehingga total meraih 12 posisi dari hasil Pemilu 2024 dibandingkan hasil Pemilu 2019 yang mencatatkan 18 pucuk pimpinan.
“Artinya, kalau kita lihat power shifts ini, ini menunjukkan bahwa pemilu legislatif kemarin itu menunjukkan terjadinya perubahan dominasi di daerah, dimana PDIP mengalami kekalahan di banyak tempat, kehilangan dominasi di banyak tempat, sementara Partai Golkar mendapatkan keuntungan di banyak tempat. Jadi, kira-kira begitu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa perubahan dominasi seperti yang ditunjukkan dari hasil Pemilu 2024 akan memengaruhi peta koalisi pada masa mendatang.
“Dan kalau kami lihat seperti ini, tentu dalam banyak hal ke depan, jika pemerintahan baru sudah terbentuk, ketergantungan koalisi pada Golkar akan jadi tinggi karena tidak hanya di tingkat KIM (Koalisi Indonesia Maju) Golkar-nya paling tinggi, tetapi juga di daerah Golkar-nya paling banyak merajai atau mendominasi daerah-daerah. Jadi, ketergantungan pemerintahan baru pada Golkar saya kira akan tinggi,” ujarnya. (ant)
Mulai Juli 2025, SD hingga SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Gratis
DPRD bersama Pemprov DKI menyepakati besaran nilai rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
