Banyak Kader PDIP Dipanggil KPK, Hasto: Asal Jangan Jadi Alat Penguasa
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai partainya sedang diuji oleh penguasa lewat instrumen hukum. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media di sela-sela mendampingi Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri meninjau pameran seni karya Dolorosa Sinaga di Gedung Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Agustus 2024.
Hasto mengatakan sebenarnya tidak ada permasalahan bagi penegak hukum melakukan kerjanya. Namun, Hasto mengingatkan bahwa pentingnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tugasnya dengan asas keadilan.
Hasto Kristiyanto saat diperiksa KPK Terkait Harun Masiku
- VIVA/M Ali Wafa
"Selama proses dilakukan dengan fair dengan keadilan, sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi ketika masuk agenda-agenda politik kekuasaan, itulah yang menjadi persoalan untuk dicermati bersama," kata Hasto.
"PDI Perjuangan sudah biasa menghadapi berbagai ujian-ujian termasuk penggunaan instrumen hukum demi kekuasaan," sambungnya.
Hasto mencontohkan adanya tekanan lewat instrumen hukum di Pilkada Serentak. Seperti di Pilkada Tulungagung pernah dilakukan operasi khusus untuk dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
"OTT yang penuh dengan muatan kepentingan politik, ternyata rakyat tetap memenangkan calon dari PDI Perjuangan," jelas Hasto.
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Foto: Antara
Seperti diketahui, menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024, KPK banyak memanggil dan memproses hukum kader PDIP. Hasto sendiri pernah dipanggil oleh KPK terkait kasus yang menjerat Harun Masiku, yang sudah bertahun-tahun terkesan tak diselesaikan namun muncul kembali.
Terbaru, KPK juga melakukan penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang. KPK bahkan memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang merupakan kader PDIP.
Kementerian ATR/BPN dan KPK Tindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama Melalui Lokakarya
Proses pemulihan aset bukan hanya berkaitan dengan pengembalian kerugian negara akibat dari perbuatan korupsi, tetapi juga keadilan dan integritas aspek pemerintahan.
