PAN Kasih Isyarat Ikut Dukung Dedi Mulyadi di Jabar, Asalkan
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – DPP PAN mengapresiasi dan menghormati keputusan Pertai Golkar mendukung Dedi Mulyadi pada Pilgub Jawa Barat 2024.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meyakini langkah tersebut sudah didasarkan atas analisis, kajian, dan penelitian serius. Ia pun lantas mendoakan semoga keputusan itu mendatangkan kebaikan buat Pilkada Jakarta.
"Secara politik, kami menghormati langkah Golkar. Keputusan itu tentu telah didasari oleh kajian dan analisa mendalam. Termasuk simulasi kontestasi yang akan terjadi di Jakarta dan Jabar,” kata Saleh kepada wartawan, Minggu, 4 Agustus 2024.
Sebagai parpol, kata Saleh, PAN akan mempelajari keputusan tersebut. Jika dipandang membawa kemenangan dan kebaikan, kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, partainya bakal ikut serta dalam memberikan dukungan.
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi
- Antara
Namun jika ada alternatif yang masih membuka peluang bagi kader PAN untuk maju, tegas Saleh, hal itu akan didahulukan, terutama di Pilkada Jawa Barat.
"PAN punya kewajiban mendorong kadernya. Tentu kami akan melihat peluang untuk tetap bisa ikut berkompetisi. Kalau bisa ya di Jakarta dan Jabar. Kalau tidak, minimal salah satu. Atau paling tidak di Jawa Barat,” ujarnya.
“Kami punya kader yang layak didorong. Di Jakarta ada Zita Anjani dan Eko Patrio. Sementara untuk di Jabar, ada Desy Ratnasari dan Bima Arya. Mereka adalah kader senior di PAN dan sudah punya pengalaman,” kata Saleh menambahkan.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay
- DPR RI
Diungkapkan Saleh, partainya sangat menyambut jika ada pembicaraan lanjutan terkait pilkada ini. Terutama untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Bagaimana pun, terang Saleh, kedua pilkada itu adalah barometer keberhasilan pilkada dalam konteks nasional.
"Semoga ada peran strategis yang bisa dikerjakan oleh PAN. Diperlukan kerjasama yang luas untuk menang. Karena itu, semua pihak perlu dilibatkan,” imbuhnya.
Pengamat Anggap Netralitas ASN dalam Pilkada Sesuatu yang Bertentangan
Pengamat politik mengatakan netralitas ASN dalam Pilkada adalah paradoksal: di satu sisi ASN juga warga negara yang memiliki hak pilih tetapi mereka diwajibkan netral.
