Sindir Sikap Jokowi, PDIP: Tanggung Jawab dulu Baru Permintaan Maaf
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Langkah Presiden RI Jokowi yang menyampaikan permintaan maaf ke rakyat jelang purna tugas jadi sorotan elite parpol. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung sikap Jokowi.
Kata Hasto, seluruh kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Namun, hal itu bukan lantas langsung meminta maaf kepada rakyat.
Hasto mencontohkan mengenai data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto dikutip pada Minggu, 4 Agustus 2024.
Presiden Jokowi bersama Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno
- Dok. Istimewa
Menurut dia, berbagai kebijakan Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan, itu harus ke depankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat sebagai RI-1. Jokowi mengatakan dirinya hanya manusia biasa.
Jokowi menyampaikan permohonan maaf ini dalam sambutan saat zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024. Acara ini merupakan rangkaian ‘Bulan Kemerdekaan’ HUT RI ke-79.
"Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.
Megawati Bakal Nyoblos Pilkada 2024 Bareng Keluarga di Kebagusan Jaksel
Kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Megawati selalu menyuarakan hak pilihnya dalam pemilu di Kebagusan, Jaksel.
