Muhamin: PKB Bukan Hanya Punya Dimensi Duniawi, tapi Sekaligus Ukhrawi
- Istimewa
Bogor, VIVA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 6. Sespim itu mencakup Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.
"Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan, kelancaran dan kesuksesan bagi perjuangan kita di masa akan datang," kata Cak Imin di Puncak Halimun Camp Bogor, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Dia menyampaikan dalam amanatnya PKB adalah partai yang mengedapankan politik rahmatan lil'alamin sebagaimana diamanatkan para pendirinya.
Pun, dia mengajak agar kader PKB yang juga ratusan peserta Sespim Perubahan bisa meluruskan niat politiknya. Ia mengingatkan niat berpolitik seperti ibadah sehingga berkah.
"PKB ini bukan hanya punya dimensi duniawi tapi sekaligus punya keberlangsungan ukhrawi. Karena itu, kalah niatnya benar semua akan terukur dalam. kengabdian duniawi kita," jelas Wakil Ketua DPR RI itu.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
- Istimewa
Cak Imin pun mangapresiasi kinerja seluruh panitia Sespim Perubahan di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Kaderisasi, Hanif Dhakiri. Dia bilang sekitar 1700 lebih Anggota Legislatif dari PKB yang mengikuti Sespim ini sejak awal Juli 2024.
Lebih lanjut, dia menaruh harapan agar seluruh peserta Sespim Perubahan untuk serius mengikuti setiap rangkaian kegiatan mulai hari ini hingga 5 Agustus 2024.
"Sespim yang kita laksanakan hari ini hendaknya jadi momentum kita untuk terus memperbaiki kekurangan diri kita masing-masing, politik kita, partai kita, dan roadmap jalan perjuangan kita," tutur ek Menteri Tenaga Kerja itu.
Untuk diketahui, Sespim Perubahan sudah enam kali digelar PKB dari 8 wilayah. Pesertanya adalah anggota legislatif PKB terpilih hasil Pileg 2024.
Dalam Sespim kali ini, panitia juga menghadirkan sejumlah pembicara kondang seperti KH. Ahmad Baso, KH. Adnan Anwar, hingga pakar hukum tata negara, Refly Harun.
