Mengenal Rena Da Frina, Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Meniti Karir dari Lurah Hingga Kadis PUPR
- VIVA/ Agus Rahmat
Jakarta, VIVA – Rena Da Frina, rela melepas jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR Kota Bogor, untuk maju di pilkada 2024. Begitu memutuskan terjun, ia langsung mengajukan cuti sebagai ASN.
Bahkan dengan cepat, ia juga langsung digantikan dari jabatannya sebagai kepala dinas yang sudah diembannya selama 1 tahun 4 bulan tersebut. Perjalanan karirnya sebagai abdi negara, sebenarnya masih panjang.
Perjalanan karirnya yang dimulai dari bawah, sebagai lurah. Ini membuat dia memahami berbagai persoalan di Kota Bogor. Baik itu di tengah masyarakat, hingga birokrasi di pemerintahan.
"Minimal saya lebih tahu dari pada yang lainnya yang mungkin baru mau masuk di Kota Bogor. Saya kan bagroundnya dari lurah," kata Rena, dalam perbincangannya bersama VIVA, Jumat 2 Agustus 2024.
Selama menjadi lurah, dia banyak terjun ke masyarakat. Apalagi saat itu, Wali Kota Bogor ketika itu Bima Arya, menunjuknya untuk merubah mindset jabatan lurah. Dia yang masih muda, 36 tahun saat itu, diminta menjadi lurah yang menjadi ujung tombak pemerintah.
Semua persoalan di wilayahnya harus diketahuinya. Instruksi itu membuatnya rajin turun ke masyarakat. Makanya, dia merasa tingkat kepekaan dirinya kepada warga jauh lebih tinggi dibanding mereka yang tidak memulai dari bawah.
"Memang dia (Bima Arya saat menjabat Wali Kota Bogor) ajarkan begitu untuk selalu responsif terhadap semua pengaduan dan harus solusinya cepat," jelasnya.
Di tempatkan di wilayah lain, juga sama. Tantangannya menurut dia, laporan masyarakat banyak yang masuk. Mulai dari hal kecil soal persoalan rumah tangga, hingga kondisi infrastruktur di wilayah mereka. Rena mengaku semakin responsif dengan pengaduan-pengaduan yang masuk tersebut.
Karirnya terus naik, hingga menjadi Kepala Dinas PUPR. Tetapi, menjadi kepala dinas di sana bukanlah bidangnya. Dia adalah sarjana pertanian, lalu mengambil S2 di manajemen bisnis IPB.
Tantangan lanjutannya adalah dia belum bisa menjabat kepala dinas dan harus ikut diklat terlebih dahulu. Dia juga harus melewati proses open bidding lewat pansel, sebelum akhirnya dipilih 3 orang untuk dibawa ke TPA, tim penilai akhir. Baru setelah itu, Wali Kota yang memilih siapa yang menjadi kepala dinas.
Kata Rena, memang awalnya ada beberapa nama yang menjadi kandidat kuat akan mengisi posisi Kepala Dinas PUPR. Tapi seiring berjalan waktu, di tengah jalan ada persoalan-persoalan yang membuat nama-nama itu "tereliminasi". Hingga akhirnya dia diminta untuk ikut open bidding. Walau demikian, Rena mengatakan bukan berarti jalannya langsung mulus. Tetapi, harus lolos hingga 3 besar untuk dibawa ke TPA.
Yang diinginkan Wali Kota saat itu adalah kandidat kepala dinas yang tidak punya hutang budi dengan vendor. Mengingat kepala dinas PUPR akan berurusan dengan infrastruktur.
"Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan orang yang mau turun ke lapangan," katanya.
Aktivitas turun ke lapangan sudah dilakukannya sejak meniti karir dan diminta Wali Kota Bima Arya saat itu, menjabat lurah. Sampai ke level atasnya, syarat untuk turun ke lapangan sudah menjadi kesehariannya selama mengemban jabatan. Bahkan sampai menjadi Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, dia banyak menghabiskan waktu di lapangan, mengawasi berbagai proyek dan melihat langsung berbagai infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.
Maka ketika dirinya memutuskan untuk ikut serta dalam proses pilkada di Kota Bogor, banyak yang mendukungnya. Baik kolega hingga masyarakat yang selama ini mengikuti media sosial dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas PUPR.
"Karena mereka mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan, karena mereka paham karir saya dari lurah sampai Kadis PUPR," katanya.
Perempuan asal Kepri tersebut, mengatakan kalau saat menjadi lurah maka tugasnya adalah lingkup kelurahan yang dipimpinnya. Di tingkat kecamatan maka wilayah itu yang dia urus. Menjadi Kadis PUPR, maka terkait tupoksi dinas nya itu yang bisa dia tangani walau diakuinya banyak juga yang mengadu soal-soal di luar tugasnya di dinas.
Nah, sekarang, dia ingin bekerja untuk lingkup yang lebih luas lagi. Maka persoalan-persoalan yang cukup banyak masuk ke dirinya tetapi tidak bisa dia tangani karena keterbatasan tugas, dengan menjadi Wali Kota Bogor maka semua masalah akan bisa ditangani.
"Kalau seandainya itu ada amanah di saya, seluruh Kota Bogor dengan seluruh permasalahannya itu bisa saya intervensi dan saya bisa bermanfaat untuk yang lebih luas," katanya.
Polda Kalsel Gelar Deklarasi Pilkada Damai 2024, Hadir Cagub Acil Odah dan H Muhidin
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel), Irjen Pol Winarto memastikan akan memaksimalkan kesiapan pengamanan jelang proses pemungutan suara.
