Dasco Ungkap Sosok Pengusul UU MD3 Masuk Prolegnas

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad
Sumber :
  • VIVA/ Andrew Tito

Jakarta,VIVA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar wacana Presiden akan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal MPR, DPR, DPD (MD3). 

Perppu itu disebut-sebut untuk mengubah aturan yang mengisi kursi Ketua DPR RI pada periode berikutnya.

"Kami belum dengar. Siapa yang ngomong ya? Kalau kami belum pernah dengar," kata Dasco dikutip pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Photo :
  • Istimewa

Hal itu disampaikan Dasco sekaligus menanggapi Revisi UU MD3, yang tiba-tiba muncul di daftar Prolegnas DPR. Dikatakannya, usulan tersebut hanya menyangkut urusan keuangan yang didorong oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah

"Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3, karena ada beberapa pasal yang berkaitan dengan soal keuangan. Nah, itu permintaannya Pak Said bahwa MD3 dimasukkan," kata Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan revisi itu diusulkan Said lantaran pasal yang berkaitan dengan soal keuangan perlu diubah. Ia memastikan hal itu bukan permintaan dari Pimpinan DPR.

"Itu bukan permintaan kami lho, permintaan Pak Said Abdullah itu," ujarnya. 

Profil Isa Zega, Transgender yang Diprotes Anggota DPR RI Usai Umrah Memakai Cadar

Dasco juga menyatakan parlemen memilih tak melanjutkan revisi itu. Sebab, khawatir malah menghadirkan kontroversi. Dasco menjamin tak ada pembahasan soal revisi UU MD3 sampai saat ini. 

"Kemudian karena kami takut, khawatir, bahwa kalau MD3 itu kemudian kami gulirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesepakatan sama-sama ya nanti saja kan gitu," imbuhnya. 

Sebelum Disepakati, Baleg DPR Sebut Ada 299 RUU Masuk Usulan
Menko Polkam Budi Gunawan Konferensi Pers di Komdigi Terkait Judi Online (Doc: Natania Longdong)

Menkopolkam Bentuk Desk Pilkada, DPR Optimis Dapat Mengantisipasi Potensi Konflik

Keberadaan satuan kerja, desk pilkada yang telah dibentuk oleh Menkopolkam, Budi Gunawan, diyakini oleh dewan bisa mengantisipasi potensi konflik selama pilkada serentak.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024