Ngabalin: Jangan Sakit kalau Tim Prabowo Duduk Jadi Komisaris
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan seseorang ditunjuk komisaris BUMN itu telah melalui proses sesuai prosedur yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan Ngabalin untuk membantah pandangan publik soal adanya bagi-bagi jabatan komisaris BUMN terhadap orang-orang yang dahulunya menjadi bagian dari tim kampanye presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi, semua orang yang duduk menjadi komisaris BUMN itu pasti adalah orang orang yang diketahui kapasitasnya, kapabilitasnya, pengalamannya, dan waktunya untuk mereka. Jadi, jangan banyak yang sakit kalau tim Prabowo-Giibran yang duduk (jadi komisaris BUMN). Kan baru sedikit butuh beberapa lagi banyak kan itu," kata Ngabalin di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.
Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para pimpinan perusahaan besar di Prancis yang berada di bawah naungan Kadin Prancis (sumber: Biro Humas Setjen Kemhan)
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Selain itu, lanjut Ngabalin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak pernah ikut campur dalam mengatur posisi komisaris di BUMN. Pasalnya, penunjukan komisaris murni dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
"Ya, Pak Erick ambil keputusan, di sidang kabinet disampaikan ke Bapak Presiden. Dari pengalaman saya itu seperti itu prosesnya, maka saya confident kasih tahu ke teman-teman semua. Tak ada sembunyi-sembunyi itu lah," kata Ngabalin.
Ngabalin meyakini penunjukkan komisaris oleh Erick Thohir memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik dalam mengelola perusahaan.
"Ya, pasti. Saya tahu betul. Karena pasti dia akan melewati hal tadi dan dia mewakili pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Jadi saya mengerti," ujarnya.
Erick Thohir
- Viva/Trisya Frida
Erick Thohir menunjuk politikus Partai Gerindra Burhanuddin Abdullah Harahap menjadi Komisaris Utama dan politikus Partai Demokrat Andi Arief menjadi Komisaris Independen PT PLN (Persero).
