Akan Ada KIM Plus di Pilgub Jakarta, Siapa yang Diusung?
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Di Pilgub Jakarta tahun 2024 ini, akan ada Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Artinya, KIM akan bersama-sama partai di luar pengusung Prabowo-Gibran, berada dalam satu koalisi. Lalu, cagub-cawagub mana yang akan diusung KIM Plus ini?
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan ada KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini dikarenakan adanya partai politik lain yang akan bergabung ke dalam KIM tersebut.
"Oh iya, pasti KIM plus, gitu, sudah," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.
Saat ditanya partai mana yang akan bergabung ke dalam KIM, Dasco masih enggan membeberkan. Dasco meminta semua pihak menunggu kejutan terkait KIM Plus itu.
"Ada, nanti tunggu kejutan," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, wacana terkait KIM plus ini sempat disinggung Dasco saat menghadiri acara Mukernas Partai Perindo beberapa waktu lalu. "Ada Koalisi Indonesia Maju Plus nanti," ujar Dasco kepada wartawan di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.
Dasco menyebut KIM Plus nantinya ada di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di sisi lain, Dasco belum mengungkap partai politik mana saja yang akan masuk dalam bagian KIM Plus tersebut.
"Plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi. Ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu," ujar politisi yang juga Wakil Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut Dasco mengatakan, pembahasan mengenai KIM Plus menunggu Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, kembali ke Indonesia. Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tengah melakukan kunjungan ke luar negeri.
Partai-partai yang tergabung dalam KIM pada Pilpres 2024 adalah yang mendukung dan mengusung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Yakni Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda.
Sementara yang mengusung pasangan lain, di luar KIM, yakni PKB, Nasdem, PKS. Lalu ada PDIP, Perindo, Hanura, dan PPP.
Bawaslu Bolehkan Paslon Kepala Daerah Gunakan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye
Bawaslu RI mengatakan bahwa pasangan calon kepala daerah diperbolehkan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye dalam Pilkada Serentak 2024.
