Respons Rumor Rencana Reshuffle Menteri, PKS Sebut "Presiden Kurang Kerjaan"

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap beredarnya kabar pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia hanyalah sebuah gosip, mengingat masa jabatan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hanya tersisa 2 bulan lagi.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI itu menilai pergantian menteri tidak efektif di sisa masa pemerintahan ini. Sementara banyak hal strategis yang perlu dituntaskan di Kementerian ESDM.

"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu, 31 Juli 2024.

Mulyanto menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM, yakni RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas. 

"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti menteri. Menurut saya, justru akan makin molor. Tidak perlulah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," kata Mulyanto. 

Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang sermrawut. Bukan reshufle jelang suksesi. Menurutnya, daripada mengganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. 

“Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dll," ujarnya. 

Mulyanto menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.

"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas dll. yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," kata Mulyanto. 

"Menjelang purna tugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injuri time. Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan," ujarnya menambahkan.

DPR Singgung 'Partai Cokelat' saat Rapat Bareng Menhan-Panglima TNI

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo sempat menyinggung soal netralitas dan istilah 'Partai Cokelat' di Pilkada serentak 2024.

VIVA.co.id

25 November 2024