Kerawanan Kerusuhan di Pilkada Lebih Tinggi Ketimbang Pilpres

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Nusa Dua Bali
Sumber :
  • VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Bali, VIVA – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, mengungkap indeks kerawanan pemilu di Bali masih tingkat sedang atau aman. Hal itu dikarenakan pada pada pemilu sebelumnya tidak terjadi peristiwa seperti kerusuhan

Bawaslu Akui Tak Bisa Tindak Bakal Calon Kepala Daerah Bagi Sembako sebelum Kampanye

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu harus mewaspadai tingkat kerawanan pada Pilkada 2024 ini di tingkat kabupaten/ kota. 

"Kabupaten dan kota yang harus kita waspadai bukan gubernur. Untuk gubernur Bali relatif aman. Tapi masih nunggu hasil dari penelitian indeks kerawanan pilkada di Bawasalu," jelas Rahmat Bajga usai Rakor kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di wilayah Bali Nusra, di BNDCC Nusa Dua Bali pada Selasa, 30 Juli 2024. 

Bawaslu Siapkan Rancangan Peraturan Pilkada Ulang Bila Kotak Kosong Menang

Rahmat menyebut, tren pilkada lebih rawan dibandingkan dengan pemilu. Menurutnya hampir semua kerusuhan di daerah terjadi saat pilkada.

"Di pemilu ada satu dua tapi di pilkada lebih banyak," jelasnya.

Sejoli Asal Thailand Dibekuk Bawa Narkoba 1,692 Kg ke Bali, Keduanya Bukan Kurir

Dikatakan Rahmat, kerawanan kerusuhan pada pilkada karena adanya kedekatan antar tim sukses, masyarakat, dan juga kompetisi sesama keluarga yang juga terjadi. 

"Artinya untuk potensi bentrok itu sangat besar di pilkada," kata Rahmat.

Status indeks kerawanan pilkada bisa dianggap naik, kata Rahmat, biasanya dilihat dari pilkada sebelumnya yang dihitung sebagai data oleh Bawaslu. 

"Itu dihitung sebagai salah satu data kami. Ada kerusuhan di sekitar sini, maka pasti tinggi. Misalnya Makassar pasti tinggi kenapa tinggi karena pernah ada kerusuhan pilkada sebelumnya. Itu menjadi parameter. Nanti supaya tidak ada masalah harus ada mitigasi seperti apa," jelas Rahmat.

Gedung Mahkamah Konstitusi

Petahana Maju Lagi di Pilkada Kukar Potensi Tiga Periode, KPU Diingatkan Patuhi Putusan MK

Aliansi Masyarakat Sipil mendatangi kantor Bawaslu RI, mendesak agar Bawaslu membatalkan pencalonan Edi Damansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
18 September 2024