Pengamat: Pidato Megawati Menunjukkan Kekecewaan, Kritik Keras Penguasa
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali melontarkan pernyataan keras lewat pidatonya di acara Mukernas Partai Perindo, Selasa kemarin. Omongan keras Megawati itu dinilai ditujukan untuk pihak penguasa.
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menganalisa dari beberapa isu yang disampaikan Megawati jelas Presiden ke-5 RI itu ingin mengkritik keras penguasa.
Dia mengatakan demikian karena pernyataan Megawati yang menyinggung masa kekuasaan itu ada akhirnya. Pun, Megawati juga menyoroti penegakan hukum di Tanah Air yang bisa diubah sesuai pesanan penguasa.
"Megawati menunjukkan kekecewaannya atas praktik hukum di Indonesia. Mega terkesan menilai, hukum kapan saja dapat diubah sesuai keinginan penguasa," kata Jamil, sapaan akrabnya, Selasa malam, 30 Juli 2024.
Baca Juga: Megawati: Kalau Dilihat Sekarang, Hukum Kita Poco-poco
Megawati Soekarnoputri
- Istimewa
Jamil membaca dari pernyataan Megawati bahwa penguasa saat ini tak lagi taat asas mengikuti kehendak hukum. Kata dia, saat ini justru sebaliknya hukum dikondisikan untuk taat dengan kehendak penguasa.
"Karena itu, wajar kalau Megawati protes penggunaan slogan Indonesia Maju. Sebab, praktik hukum dan demokrasi misalnya bukan menunjukkan kemajuan tapi justru kemunduran," jelas dosen Universitas Esa Unggul tersebut.
Lebih lanjut, dia juga menilai kekecewaan Megawati di bidang hukum juga ditunjukkannya dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Jamil menganalisa omongan Megawati dalam pidato menyinggung kasus yang menyeret Hasto terkesan orderan dari penguasa.
"Karena itu, Megawati mengancam akan mendatangi Kapolri bila Hasto ditangkap KPK," tutur eks Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta itu.
Bagi Jamil, pernyataan keras Megawati itu sebagai bentuk amarah terhadap praktik hukum. "Terlepas benar tidaknya Hasto dincar karena orderan penguasa, keinginannya akan menemui Kapolri sebagai bentuk amarahnya terhadap praktik hukum di tanah air," ujar Jamil.
Kemudian, dia juga berpandangan bahwa Megawati  tampaknya merasa dapat tekanan. Namun, tekanan itu tak ditujukan langsung kepadanya, tapi melalui orang-orang kepercayaannya. "Salah satu Hasto yang saat ini dibenturkan dengan beberapa kasus hukum," kata Jamil.
Dia menuturkan amarah Megawati dalam pidato di Mukernas Perindo diharapkan tak memancing kader PDIP pada tindakan anarkis.Â
"Harapannya, meskipun Megawati merasa mendapat tekanan, namun tetap menyelesaikannya melalui jalur hukum. Hal itu sudah dilakukannya saat mendapat tekanan berat rezim Orde Baru," tutur Jamil.
Â
Politikus PDIP Sebut Gabungnya Anak Abah dan Ahokers Buat Demokrasi Lebih Sejuk
Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, kini mendukung pasangan Pramono-Rano di DKI Jakarta.
