Tak Mau Diintervensi, PKB Bakal Tolak 2 Kiai Utusan PBNU
- istimewa
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan bahwa PKB merupakan partai yang berdaulat lantaran dipayungi hukum dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Karena itu, kata dia, PKB bakal menolak dua kiai utusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diklaim untuk menyelesaikan masalah PKB dan NU.
"Bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.
Waketum PKB, Jazilul Fawaid
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jazilul juga menegaskan partai politik tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan oleh lembaga manapun. Karena itu, utusan dua kiai PBNU tersebut bertentangan dengan UU Partai Politik. "Dengan sendirinya maka itu gugur, maka itu harus diabaikan," kata Wakil Ketua MPR RI.
Jazilul menambahkan, ormas keagamaan seperti PBNU sejatinya tak bisa mengevaluasi bahkan mengintervensi kedaulatan partai politik, termasuk dalam hal ini mengevaluasi PKB.
Justru, kata dia, yang harus dievaluasi adalah para pimpinan PBNU, dalam hal ini ketua umum dan sekjen, Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf. "Yang membuat kisruh itu berhentikan, karena tidak sesuai dengan standar moral ahlussunnah waljamaah, tidak sesuai standar moral ulama," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya akan mengutus dua kiai untuk menyelesaikan masalah antara PBNU dengan PKB.
"Saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain dari para peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini," kata Gus Yahya sesuai menggelar rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Minggu kemarin.
Sebab akhir-akhir ini, kata dia, ada pernyataan yang tajam dan frontal yang disampaikan kubu PKB terhadap PBNU. Satu di antaranya soal pergantian Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar. Adapun KH Marzuki sempat diisukan berada dalam gerbong PKB.
Karena itu, Gus Yahya menyampaikan PBNU sudah memberikan mandat kepada dua kiai untuk menyelesaikan masalah PBNU dan PKB. Mereka adalah Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PKB Amin Said Husni.
"Pleno memberikan mandat kepada dua orang yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar Wakil Rais Aam dan Bapak Amin Said Husni Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," ujarnya.
