PAN Wanti-wanti Muhammadiyah Harus Profesional Kelola Izin Tambang
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno berharap Muhammadiyah berhati-hati dan menegakkan profesionalitas dalam mengelola izin tambang dari pemerintah.
"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu," ujar Eddy dalam keterangannya, Senin, 29 Juli 2024.
“Karena usaha pertambangan batubara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon, kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaedah pelestarian lingkungan,” sambungnya.
Ilustrasi Lambang Muhammadiyah
- VIVA Jatim
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menyampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian tetap dijalankan oleh Muhammadiyah dalam implementasi izin tambang ini ke depannya.
"Semoga aspek good mining practices, aspek lingkungan dan aspek kebermanfaatan untuk ekonomi umat menjadi perhatian Muhammadiyah dalam menjalankan dan mengelola izin tambang dari pemerintah ini.
Eddy juga mengingatkan Muhammadiyah untuk memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerja sama dalam mengelola tambang tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.
Ilustrasi Pertambangan Batu Bara (Sumber Gambar : wallpaperbetter)
- vstory
"Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru menciderai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” kata dia.
Kemudian, Eddy juga berharap agar Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.
"Semoga dengan upaya profesionalitas dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Prof. Muhadjir, penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," tuturnya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan, siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah. Tawaran ini berasal dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, PP Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola atau pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Abdul dalam keterangannya Minggu, 28 Juli 2024.
