Marwan DPR Sindir Gus Yahya: Pansus Haji Gak Ada Urusan dengan PBNU, Jangan kebakaran Jenggot
- DPR
Jakarta - Panitia Khusus Angket Haji yang dibuat DPR tengah jadi sorotan karena disinggung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang pun turut beri penjelasan.
Marwan menjelaskan Pansus Angket Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) tak memberikan data dan keterangan yang memadai terkait pelaksanaan haji.
"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan, Senin, 29 Juli 2024.
Marwan mengatakan Kemenag yang terkesan tertutup membuat Komisi VIII DPR pun bersepakat membongkar data.
"Membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun," jelas Marwan.
Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf
- VIVA/M Ali Wafa
Maka itu, dia menegaskan Pansus Angket Haji dibuat karena murni urusan pekerjaan. Dia mengingatkan lagi persoalan umat muslim yang sudah antre terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji.
Dia membantah jika Pansus Haji dikaitkan dengan urusan politik pribadi. "Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," tutur Marwan.
Lebih lanjut dia menambahkan, Pansus Angket Haji juga fokus terhadap masalah yang dipertanyakan masyakarat seperti terjadi penyelewengan penggunaan visa haji.
"Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," ujar Marwan.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menilai tak perlu ada pembentukan Pansus Haji DPR. Sebab, menurut dia, penyelenggaraan haji 2024 dinilainya berjalan lancar.
“Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk Pansus ini,” kata Gus Yahya di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Minggu 28 Juli 2024.
Dia bilang, nanti masyarakat juga bisa menilai pelaksanaan haji tahun ini dengan sejumlah capaian yang berhasil dilakukan pemerintah untuk para jemaah.
Pun, dia pertanyakan tujuan dari pembentukan Pansus Haji DPR. Ia pun curiga Pansus Angket Haji dilatarbelakangi urusan pribadi hanya untuk menyerang NU.
"Soal Pansus ya Pansus Haji ya. Nah, itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," ujarnya
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
