Jokowi Ajak Sederet Influencer ke IKN, Pengamat: Aneh, Tidak Jelas Relevansinya

Jakarta, VIVA - Langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mau berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur dengan membawa sejumlah influencer hinngga artis jadi sorotan. Kehadiran influencer bersama Jokowi di IKN dinilai aneh dan mengejutkan.

Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga mengkritik keberadaan influencer itu tak jelas relevansinya.

"Kehadiran influencer bersama Jokowi di IKN tentu aneh dan mengejutkan. Sebab, tidak jelas relevansi dan urgensi kehadiran influencer dengan rencana Jokowi berkantor tiga hari di IKN," kata Jamil, sapaan akrabnya, Senin, 29 Juli 2024.

Menurut dia, ada dua kemungkinan influencer dilibatkan dalam kerja Jokowi selama di IKN.
Pertama, ia menganalisa keberadaan influencer dilibatkan untuk meng-counter isu negatif terkait IKN. 

"Isu negatif itu memang sudah mengemuka sejak Jokowi menyatakan ibu kota pindah ke IKN. Isu negatif itu terus menguat hingga Jokowi gagal berkantor di IKN pada awal Juli 2024," jelas
dosen Universitas Esa Unggul itu.



Jokowi groundbreaking proyek di IKN.

Photo :

• Biro pers Istana.

Dia mengatakan demikian karena muncul isu negatif terkait IKN seperti pembangunan dasar yang belum selesai. Lalu, minimnya investor yang mau berinvestasi juga menjadi isu negatif terkait IKN.  "Hal itu membuat pesimis sebagian anak bangsa akan keberlanjutan pembangunan IKN," tutur Jamil.

Jamil menduga dengan kehadiran inluencer  diharapkan bisa mengcounter semua isu negatif tersebut. Maka itu, Jokowi dinilainya tampaknya sengaja melibatkan influencer dalam meresmikan jembatan. 

"Bahkan Jokowi bersama influencer menaiki motor untuk menggambarkan kelayakan IKN," lanjut Jamil.

Menurut dia, nanti para influencer itu akan mengemas informasi peresmian infratsruktur IKN itu jadi beragam counter.  "Substansi isinya, meskipun akan dikemas beragam format penyajian, tentu ingin menyampaikan semua pembangunan di IKN berjalan lancar," kata Jamil. 

"Pesan-pesan itu tentu untuk mengcounter tidak benar pembangunan di IKN mengalami banyak kendala," ujar eks Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tersebut.

Jamil menyebut dengan keberadaan pesan-pesan sukses pembangunan di IKN yang dikemas influencer nanti diharapkan akan memengaruhi investor agar mau berinvestasi di IKN.  "Kalau ini juga yang menjadi tujuan menghadirkan influencer, tentu relatif keliru," sebut Jamil.

Jamil bilang investor kelas kakap tak mengkonsumsi medsos yang kerap digunakan 
influencer untuk menyampaikan kontennya. Bahkan, kata dia, investor tak menjadi pengikut influencer tersebut.

"Padahal, semua tahu, pesan akan berpeluang menimbulkan efek tertentu minimal pesannya sampai kepada khalayak sasaran. Karena itu, tentu sulit konten yang dikemas influencer dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi," ujar Jamil.

Lebih lanjut, dia menambahkan kehadiran influencer yang diharapkan bisa menggugah para investor juga sebagai cara yang keliru. 

"Ini artinya, melibatkan influencer dalam kegiatan Jokowi berkantor tiga hari di IKN sangat tidak efisien dan tidak efektif," sebut Jamil.

Lalu, ia juga membaca dengan mengundang influencer diharapkan bisa mengemas konten agar masyarakat Indonesia mendungkung IKN. Jamil menuturkan seperti itu karena dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN selama ini dinilainya relatif rendah.

"Hal itu terjadi karena penetapan IKN dilakukan dengan pendekatan top down, bukan bottom up sebagaimana layaknya di negara demokrasi," sebut Jamil.

Dia berpandangan proyek IKN pindah semata hanya keputusan elite politik khususnya Presiden Joko Widodo. "Bahkan Jokowi yang menetapkan tempat ibu kota yang baru. Padahal, pemindahan ibu kota tidak ada dalam janji kampanye Jokowi," tuturnya.

Pun, dia menyebut jika dalam prosesnya DPR dilibatkan, maka hal itu hanya justifikasi belaka. Jamil berujar mekanisme dengan DPR sengaja tetap dipenuhi untuk menunjukkan demokrasi tetap berjalan di Indonesia. 

"Di sini berlaku demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansi dalam menetapkan pemindahan Ibu Kota," kata Jamil.

Halaman Selanjutnya

"Hal itu terjadi karena penetapan IKN dilakukan dengan pendekatan top down, bukan bottom up sebagaimana layaknya di negara demokrasi," sebut Jamil.