Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang, PAN: Semoga Bermanfaat untuk Umat
- Dok. Istimewa
Jakarta – Eddy mengatakan, Sejak awal di Komisi VII DPR RI dirinya selalu menyampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah. Menurutnya hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti yang disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu.
“Selama ini usaha pertambangan batubara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon. Karena itu kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," kata Eddy, Minggu 28 Juli 2024.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno
- DPR RI
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menyampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian tetap dijalankan oleh Muhammadiyah dalam implementasi izin tambang ini ke depannya.
"Semoga aspek good mining practices, aspek lingkungan dan aspek kebermanfaatan untuk ekonomi umat menjadi perhatian Muhammadiyah dalam menjalankan dan mengelola izin tambang dari pemerintah ini,"
“Saya selaku pimpinan Komisi VII DPR RI siap mendampingi untuk memastikan Muhammadiyah memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerjasama untuk mengelola tambang tersebut. Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” lanjutnya.
Ilustrasi Lambang Muhammadiyah
- VIVA Jatim
Secara khusus, Eddy berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.
"Semoga dengan upaya profesionalitas dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Prof. Muhadjir, penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi _role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
