Elite PDIP Blak-blakan Sebut Ahok "Sangat Potensial" Diusung di Pilkada Jakarta
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengakui Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan salah satu calon yang berpotensi maju di Pilgub Jakarta 2024. Namun, PDIPÂ belum mengambil keputusan terkait pengusungan calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
"Pak Ahok, berdasarkan hasil pemetaan dan hasil survei yang kita terima, menjadi salah satu calon yang cukup, ya, sangat potensial, kalau menurut saya, untuk bisa diajukan [di Pilkada Jakarta]," ujar Djarot kepada wartawan di kantor pusat PDIP, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.
Di sisi lain, Djarot mengatakan ada beberapa kendala PDIP untuk mengusung Ahok di Pilgub Jakarta, salah satunya persyaratan jumlah kursi yang dimiliki PDIP belum terpenuhi untuk mendukung calon gubernur. Maka PDIP harus berkoalisi dengan partai politik lain.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, pada kesempatan lain, menyiratkan partainya berpeluang mengusung sosok baru pada Pilkada Jakarta 2024.
Hasto mengungkapkan, PDIP mendapatkan informasi dari masyarakat sipil bahwa nama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti diusung untuk masuk ke dalam bursa pilkada.
"PDIP terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut, yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai," kata Hasto di kantor pusat PDIP, Jakarta, 20 Juli.
Hasto mengatakan, kemungkinan ini merupakan dampak dari penayangan film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Menurut Hasto, kondisi tersebut turut menyehatkan demokrasi Indonesia.
Di sisi lain, PDIP masih terus mencermati sosok yang akan diusung untuk maju di Pilkada Jakarta. Ada berbagai wacana yang muncul saat ini mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Anies Baswedan.
"Berbagai wacana yang muncul saat ini baik itu terkait dengan Pak Ahok, Pak Anies termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya," kata Hasto.
Selain itu, muncul juga figur baru, seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mantan panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi atau Hendi.