Puan soal Peluang PDIP usung Anies di Pilkada Jakarta: Diatas 50 Persen
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani bicara soal kemungkinan partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Dia menyebut kemungkinan mengusung Anies di atas 50 persen.
"Mungkin saja (mengusung Anies), bisa diatas (50 persen), bisa di atas banget," kata Puan kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Ketua DPR Puan Maharani dan Anies Baswedan tengah swafoto saat nonton Formula E
- Instagram Puan Maharani
Puan mengatakan pihaknya sudah menjalin komunikasi secara informal dengan Anies terkait Pilkada Jakarta 2024.
"Komunikasi informal pastinya sudah," ucapnya.
Meski begitu, Puan menyebut sampai saat ini PDIP masih terus menimbang-nimbang siapa sosok yang akan diusung untuk maju Pilkada Jakarta.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyiratkan partainya berpeluang mengusung sosok baru pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Hasto mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi dari civil society bahwa nama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti diusung untuk masuk ke dalam bursa pilkada.
"PDIP terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut, yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.Â
Hasto mengatakan, kemungkinan ini merupakan dampak dari penayangan film dokumenter "Dirty Vote" yang dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Menurut Hasto, kondisi tersebut turut menyehatkan demokrasi Indonesia.
Pertemuan Anies dan Ahok di Balaikota Jakarta.
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Di sisi lain, PDIP masih terus mencermati sosok yang akan diusung untuk maju di Pilkada Jakarta. Ada berbagai wacana yang muncul saat ini mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Anies Baswedan.
"Berbagai wacana yang muncul saat ini baik itu terkait dengan Pak Ahok, Pak Anies termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya," kata Hasto.
Selain itu, muncul juga figur baru, seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi atau Hendi.
Pengamat Ungkap Sejumlah Dampak Negatif jika Pilkada lewat DPRD
Peneliti bidang politik mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan.
