Gus Halim Kakak Cak Imin Diusulkan PKB Maju Pilgub Jawa Timur Lawan Khofifah
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta -Â Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim, diusulkan menjadi calon gubernur atau cagub yang diusung Partai Kebangkitan Bangs, PKB, untuk Pilgub Jawa Timur. PKB bisa mengajukan sendiri cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur.
Usulan agar Gus Halim maju di Pilgub Jawa Timur, disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid.
Menurut Jazilul, kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu bisa selevel Khofifah Indar Parawansa dalam kontestasi Pilgub Jatim 2024. Ia berharap usulan itu juga disambut baik oleh jajaran PDIP.
"Gus Halim (diusulkan di Pilkada Jatim) karena kan ketua wilayah, kalau beliau maju mesin pasti langsung menyala. PKB itu mesin besar, mesin turbo di Jatim, 30 persen (kursi DPRD), apalagi bareng PDIP, hampir separuh (kekuatan di DPRD)," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Jazilul meyakini Gus Halim bisa menggerakkan seluruh kader PKB di Jatim dalam gelaran pesta demokrasi nanti.Â
"Ini baru pendapat saya pribadi karena mengingat perlu figur yang langsung menghidupkan mesin. Siapa yang bisa menghidupkan mesin? Pak Halim Iskandar di Jatim," ujarnya.
Namun, kata Jazilul, Gus Halim sepertinya masih mempertimbangkan usulan tersebut. Sebab, yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta anggota legislatif terpilih untuk mundur bila akan ikut pilkada.
"Tapi kan Gus Halim terpilih DPR RI. Makanya sekali lagi saya meminta kepada KPU, berikan aturan yang lebih tegas, terkait dengan aturan harus mundur. Wapres sekarang kan enggak, presiden juga enggak. Kenapa giliran kader-kader partai politik terhambat? Padahal di situ (pilkada) areanya partai politik," jelasnya.Â
Diketahui, Khofifah bersama Emil Dardak telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik untuk maju di Pilgub Jatim 2024. Antara lain yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PAN, dan PKS.
Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an
