Cak Imin Sebut Program Makan Bergizi Gratis Akan Dibahas di Mukernas PKB

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai salah satu rangkaian dari puncak Hari Lahir (Harlah) PKB ke-26, Selasa, 23 Juli 2024.

Dalam Mukernas tersebut, sejumlah isu turut dibahas, termasuk mengenai program yang akan diimplementasikan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti makan siang bergizi gratis.

"Pasti (bahas program makan bergizi), semua program-program prediksi pemerintah baru dan PKB mengantisipasinya kayak apa itu pasti akan dibahas," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di JCC, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2024.

"Kita kan tidak bisa mengambil sikap sebelum proposal resminya tahu," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

"Program unggulan dan salah satunya program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun, tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya," kata Airlangga di Kantor DJP, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. 

Airlangga menuturkan, besaran anggaran itu sudah disetujui Prabowo dalam rapat yang sudah dilakukan bersama dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, sudah disepakati alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. 

"Presiden terpilih beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau telah disepakati alokasi Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025," ujarnya. 

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi Rp 71 triliun itu sudah ada dalam range postur defisit 2025 yang sebesar 2,29 persen hingga 2,82 persen. 

Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an

VIVA.co.id

18 Desember 2024